SUMENEP, Limadetik.com – Sejumlah pemerintah desa yang secara administrasi berada dalam nauangan Pemerintah Sumenep, Jawa Timur perlu untuk hati-hati dan memperbaiki administrasi keuangan.
Baca: Pendamping Dana Desa di Sumenep Ditengarai “Double Jobb”
Pasalnya, pada 2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan mengaudit Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak hanya sebagian desa seperti sebelumnya, tetapi di semua desa yang ada di Kota Keris tersebut.
“Benar 2019 akan ada tim audit khusus dari BPK. Tim itu nantinya akan mengaudit terkait pengelolaan DD-ADD diseluruh desa se Sumenep,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, A. Masuni, Jum’at (31/8/2018).
Mantan Kadis Pendidikan itu menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan diri dengan memberikan pencerahan kepada semua kepala desa untuk hati-hati menggunakan DD-ADD.
“Semuanya harus sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Jangan sampai menyalahi aturan,” tegasnya.
Termasuk pula pihaknya juga mengharapkan agar pendamping desa benar-benar berperan aktif memberikan pendampingan, pembinaan dan pengarahan dalam realisasi dana desa.
“Kami akan mengumpulkan semua kepala desa dan aparat desa di kecamatannya masing-masing. Karena berdasarkan peraturan bupati tim evaluasi dan pengawasan terhadap desa itu ada di kecamatan, jadi kami berharap Camat juga ikut andil dalam hal ini,” tukasnya.
Sumenep terdiri dari 334 desa/kelurahan yang tersebar di 27 kecamatan. 9 kecamatan berada di wilayah kepulauan dan 18 desa/kelurahan berada di daratan.(hoki/rud)
