Sejak 2021, Kasus Dugaan Pelanggaran Izin TUKS di Sumenep Tak Jelas, Sarkawi Merasa Dipermainkan

- Penulis

Rabu, 14 Oktober 2026 - 12:35 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Sejak 2021, Kasus Dugaan Pelanggaran Izin TUKS di Sumenep Tak Jelas, Sarkawi Merasa Dipermainkan

LIMADETIK.COM, SUMENEP – Penanganan laporan dugaan pelanggaran perizinan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menuai sorotan. Sejak dilaporkan pada awal 2021, perkara tersebut dinilai belum memberikan kepastian hukum bagi pelapor, meski telah menerima hingga 25 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Sarkawi, selaku pelapor, mengaku kecewa dengan perkembangan penanganan perkara yang dinilainya berlarut-larut tanpa kejelasan penyelesaian. Ia mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran perizinan pada sejumlah pelabuhan TUKS tersebut.

“Sejak laporan awal tahun 2021 hingga sekarang, saya sudah menerima sampai 25 SP2HP. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian hukum yang jelas,” ungkap Sarkawi, kepada media, Rabu (14/10/2026).

Menurut dia, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut administrasi perizinan, melainkan juga dugaan pelanggaran kegiatan operasional pelabuhan yang perlu ditindaklanjuti secara transparan dan profesional.

Baca Juga  Bupati Fauzi: Tak Ada Lagi Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal di Sumenep

Sarkawi menyebut, dalam gelar perkara tahap pertama, terdapat lima pelabuhan TUKS yang menjadi objek pemeriksaan. Ia menduga pelabuhan-pelabuhan tersebut tidak mengantongi perizinan yang dipersyaratkan.

Dari lima lokasi tersebut, menurut Sarkawi, hanya satu yang disebut telah memiliki rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup terkait dokumen UKL-UPL, serta izin pembangunan dan operasional. Lokasi tersebut merupakan TUKS milik PT Asia Madura yang dikaitkan dengan Sri Sumarlina Ningsih.

Namun, Sarkawi menilai legalitas izin yang dimiliki perusahaan tersebut juga perlu diperiksa lebih lanjut. Ia menyebut izin operasional PT Asia Madura hanya diperuntukkan bagi kegiatan bongkar muat garam, bukan untuk kegiatan lain di luar peruntukan tersebut.

Diduga Ada Aktivitas di Luar Peruntukan Izin

Sarkawi menduga aktivitas di lokasi TUKS PT Asia Madura telah melampaui peruntukan izin operasional yang dimiliki. Ia menyoroti dugaan kegiatan bongkar muat barang selain garam serta keberadaan tempat penampungan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di lokasi tersebut.

Baca Juga  Dipercaya Dua Periode, H. M. Hariri Siap Bawa KJS Lebih Profesional dan Solid

Menurutnya, dugaan tersebut semestinya menjadi bagian penting dalam proses pendalaman perkara oleh penyidik.

“Kalau izin operasionalnya hanya untuk bongkar muat garam, tetapi di lapangan terdapat aktivitas lain, hal itu harus diperiksa. Jangan sampai dugaan pelanggaran yang sudah dilaporkan justru tidak mendapatkan tindak lanjut yang jelas,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan langkah penyidik yang, menurut keterangannya, masih mengirimkan surat permintaan keterangan kepada sejumlah instansi, di antaranya pihak yang disebut sebagai BSPL, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, serta Universitas Trunojoyo Madura.

Sarkawi menilai proses permintaan keterangan tersebut seharusnya diikuti dengan penjelasan mengenai perkembangan penyidikan dan langkah hukum yang akan diambil.

Meski demikian, dugaan pelanggaran perizinan maupun dugaan adanya unsur pidana dalam perkara tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan dokumen, keterangan para pihak, serta hasil penyidikan yang sah.

Siap Gelar Aksi Unjuk Rasa

Baca Juga  Kunjungan Zulhas Jadi Momentum Rokok 88 Bondowoso Perluas Pasar Nasional Lebih Luas

Karena belum memperoleh kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan, Sarkawi menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dan di hadapan Polresta Sumenep.

Aksi tersebut, kata dia, dimaksudkan untuk mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penanganan laporan dugaan pelanggaran perizinan TUKS tersebut.

Sarkawi berharap aparat penegak hukum tidak membiarkan perkara berlarut-larut tanpa kejelasan. Ia meminta setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari penyidik terkait status terkini perkara, hasil gelar perkara tahap pertama, serta tanggapan PT Asia Madura dan instansi terkait belum dimuat dalam bahan informasi yang diterima redaksi.

Redaksi tetap membuka ruang bagi pihak kepolisian, PT Asia Madura, maupun instansi terkait untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan guna menjaga keberimbangan pemberitaan serta memastikan publik memperoleh informasi yang utuh.

Facebook Comments Box

Penulis : Wahyu

Editor : Wandi

Follow WhatsApp Channel limadetik.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Soroti Penghijauan Seremonial, Bupati Sumenep Tekankan Gerakan Tanam Rawat
Pemkab Sumenep Mulai Vaksinasi DBD, Bupati Fauzi Tekankan Perlindungan Anak Sejak Dini
Mimbar Demokrasi HMP PPKn UPI Sumenep: Mahasiswa Soroti Diskriminasi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Sulap Serabut Kelapa dan Bonggol Pisang Jadi Pupuk, Poktan Addarrojah Sumenep Juara I Jatim
Atasi Krisis Air Sawah Tadah Hujan, Inovasi Gede Tani DKPP Sumenep Raih Juara III
Anugerah Inovasi 2026, Fauzi Tantang OPD Buktikan Terobosan Berdampak bagi Rakyat
BRIDA Sumenep Gelar Anugerah Inovasi 2026, Dorong Terobosan Pelayanan Publik
Ansor Award 2026: PAC GP Ansor Pragaan Raih Penghargaan Terbaik Tata Kelola Organisasi
Berita ini 40 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 13:23 WIB

Soroti Penghijauan Seremonial, Bupati Sumenep Tekankan Gerakan Tanam Rawat

Kamis, 12 November 2026 - 13:02 WIB

Pemkab Sumenep Mulai Vaksinasi DBD, Bupati Fauzi Tekankan Perlindungan Anak Sejak Dini

Kamis, 12 November 2026 - 08:35 WIB

Mimbar Demokrasi HMP PPKn UPI Sumenep: Mahasiswa Soroti Diskriminasi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Rabu, 11 November 2026 - 15:48 WIB

Sulap Serabut Kelapa dan Bonggol Pisang Jadi Pupuk, Poktan Addarrojah Sumenep Juara I Jatim

Rabu, 11 November 2026 - 14:49 WIB

Atasi Krisis Air Sawah Tadah Hujan, Inovasi Gede Tani DKPP Sumenep Raih Juara III

Berita Terbaru