SUMENEP, Limadetik.com – Belakangan bantuan ke desa di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur melimpah. Melimpahnya bantuan yang berasal dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat perlu mendapatkan pengawasan yang ketat. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pekerjaannya.
Hal itu diungkapkan Direktur Sumenep Independen, Syahrul Gunawan, Rabu (28/3/2018).
Pasalnya, sejak beberapa tahun lalu terdapat beberapa jenis bantuan yang dikucurkan ke masing-masing desa, yakni program dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), bantuan keuangan desa (BKDesa) yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Selain itu juga terkadang desa mendapatkan program jaring masyarakat (Jasmas) yang diploting dari anggaran APBD baik tingkat I maupun APBD tingkat II serta APBN.
”Banyaknya bantuan ini perlu pengawasan yang ketat. Kami tidak yakin program itu bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Karena realisasinya dibawah nantinya bisa tumpang tindih,” katanya.
Menurutnya, potensi terjadinya tumpang tindih anggaran sangat besar. Mengingat bantuan dari pemerintah yang dikucurkan sangat banyak. Kebanyakan program tersebut direalisasikan untuk pembangunan infrastruktur.
”Apalagi pengawasan realisasi program yang bersifat bantuan kemasyarakatan (Jasmas) memang nyaris tidak ada. Sehingga adanya program itu nantinya bisa hanya dijadikan bancakan semata. Maka dari itu, kami meminta eksekutif maupun legislatif untuk meningkatkan pengawasan,”tukasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Sumenep Moh Ramzi, mengatakan untuk pengawasan terhadap program pemerintah pasti dilakukan. Karena itu merupakan salah satu tugas sebagai wakil rakyat di gedung parlemen.
“Fungsi pengawasan pasti kami lakukan. Karena itu merupakan salah satu fungsi legislasi,” jelasnya.
Bahkan kedepan pihaknya akan turun ke lokasi program yang dibiayai negara. Selain akan terjun kepada masyarakat guna menyerap aspirasi dan keluh kesah masyarakat. “Dari kebutuhan itu nanti kami akan usulkan untuk di programkan dalam APBD,” tegasnya.
Pj Sekda Kabupaten Sumenep, R Idris mengungkapkan pada acara Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD (28/3/2018) bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan dan trobosan baru. Sehingga tidak ada program pemerintah yang tumpang tindih.
“Kami tidak ingin ada program pemerintah dalam pekerjaannya tumpang tindih,” katanya. (hoki/rud)
