Bupati Kuryana Aziz Hadiri Sidang Paripurna LPJ OKU Tahun Anggaran 2017

Bupati OKU H.Kuryana Aziz bersama Ketua DPRD OKU Zaplin Ipani SE. saat serah terima Nota LPJ APBD 2017

BATURAJA, Limadetik.com  –  Sidang paripurna DPRD OKU masa persidangan kedua tahun sidang 2018 dalam rangka pembahasan Rancangan peraturan daerah OKU tentang laporan pertanggung jawaban (LPJ) pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah OKU Tahun Anggaran 2017 dengan agenda penyampaian raperda OKU tentang laporan pertanggungjawaban LPJ pelaksanaan APBD Kabupaten Oku Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan Bupati OKU, Drs.H. Kuryana Azis di ruang rapat paripurna DPRD OKU, Senin (9/7/2018) kemarin.

Bupati OKU, Drs H kuryana Aziz, menyampaikan nota penjelasan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD OKU Tahun Anggaran 2017, “Pendapatan Daerah OKU Tahun Anggaran 2017 dari rencana penerimaan sebesar Rp 1.416.035.133.609,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.396.244.570.642,16. Atau terealisasi sebesar 98.60 persen,” ucap Kuryana.

Dilanjutkan Kuryana, pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 172.013.164.446,13. Pendapatan transfer sebesar Rp 1.220.915.676.196,04 dan lain – lain pendapatan yang sah sebesar Rp 3.315.730.000,00.

“Belanja daerah sebesar Rp 1.186.374.978.507,46, yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 847.367.251.900,34. Belanja modal sebesar Rp 338.867.463.782,12 dan belanja tidak terduga sebesar Rp 140.262.825,00,”  paparnya.

Usai membacakan nota penjelasan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD OKU Tahun Anggaran 2017, Kuryana mengharapkan kepada anggota DPRD OKU kiranya penjelasan singkat laporan keuangan daerah OKU Tahun Anggaran 2017 mendapat pembahasan dan persetujuan anggota DPRD OKU.

“Kiranya pembacaan singkat LPJ tadi untuk dituangkan dalam keputusan bersama dan kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah,” harapnya.

Ditambahkan Kuryana, bahwa laporan keuangan daerah OKU Tahun Anggaran 2017 telah melalui audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. “Sesuai dengan pasal 3 20 ayat 1 undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” pungkasnya. (fikri/yd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here