SUMENEP, Limadetik.com – Realisasi Program Peraturan Daerah (Properda) DPRD Sumenep, Jawa Timur hingga ujung tahun 2017 belum tuntas. Buktinya, dari dua puluh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) enam Raperda masih belum terselesaikan.
Enam Raperda baik usul prakarsa maupun inisiatif eksekutif yang masuk Properda 2017 menjadi tunggakan pada 2018 nanti.
Adapun dari 14 Raperda yang sudah dibahas dan empat dinyatakan sudah selesai. Sedangkan 10 Raperda masih belum ditetapkan dan masih proses evaluasi atau fasilitasi Gubernur Jawa Timur, yakni diantaranya penerapan desa di Sumenep, Retrebusi jasa umum dan perubahan atas peraturan daerah (Perda) tentang RPJMD.
“Tidak tuntasnya Raperda yang diprolegdakan karena padatnya agenda dewan dialat kelengkapan,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Sumenep, Husaini Adhim, Selasa (26/12/2017).
Hanya saja, sambung politisi PAN tersebut, dibandingkan 2016 lalu, lelatif meningkat.
“Nanti enam Raperda yang tidak tuntas akan dimasukkan pada Prolegda 2018,” tukasnya. (hoki/rud)
