Limadetik.com – Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Himpunan Kerukunan Tani Indoneisa (DPP HKTI) Jawa Timur, Ahmad Nawardi meminta pemerintah serius menekan lonjakan harga beras. Jelang Natal dan Tahun Baru 2018, harga komoditas pangan mulai merangkak naik. Sehingga, menurut Nawardi, pemerintah harus segera melakukan upaya preventif untuk menjaga stabilitas harga pokok nasional.
Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis yang dikelola Bank Indonesia menunjukkan, rata-rata harga nasional beras kualitas medium 1 mencapai Rp. 11.500 per kilogram pada 5 Desember 2017. Pada 1 Desember sebelumnya, harga sempat mencapai Rp. 11.900.
Bahkan, Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kenaikan beras 2 bulan terkahir juga menyumbang inflasi hingga 0,03 persen. Sementara itu, BPS mencatat, harga rata-rata beras kualitas medium bulan lalu di penggilingan sebesar Rp. 9.280 per kilogram atau tumbuh 1,79 persen. Kemudian, harga beras kualitas rendah rata-rata sebesar Rp. 9.039 per kilogram, atau meningkat 2,33 persen.
Menurut Nawardi, tren kenaikan harga beras akibat dari meningkatnya permintaan jelang Natal dan Tahun Baru 2018. Meski begitu, Anggota DPD RI itu juga mengungkapkan kenaikan harga juga dipicu lemahnya produksi beras nasional.
“Saya kira lazim menjelang natal dan tahun baru, harga beras meningkat. Tahun ini juga disinyalir ada tren begitu. Namun berdasarkan pantauan survei, porsentase kenaikan harga tahun ini jauh lebih kecil dibanding tahun lalu yang mencapai 3,05 persen kualitas premium, 2,54 persen untuk medium, 4,72 persen untuk yang kualitas rendah,” kata Nawardi dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Minggu, (17/12/2017).
Meski begitu, imbuh Nawardi, kenaikan harga pangan mesti terus disoal karena juga berkaitan dengan program pemerintah dan kinerja instrumen di bawahnya. Meski pemerintah telah membantu dengan operasi pasar, tapi menurut Nawardi, hal ini hanya akan menjadi solusi jangka pendek.
“Kita melihat memang pemerintah kurang serius. Beberapa bulan kemarin, misalnya, Kementan memberikan data surplus beras di tahun 2017 sebanyak 17 juta ton lebih. Senadainya data itu akurat, masyarakat bisa menikmati harga di semua jenis kualitas beras dengan harga yang jauh lebih murah. Masalahnya, beras naik terus,” kritik Nawardi.
“Stabilitas tata niaga beras itu kan penting sekali. Jangan sampai pemerintah memberikan data palsu ke masyarakat,” terang mantan anggota DPRD Jatim tersebut.
Bagi Nawardi, pada kasus ini, sinergi antara Kementan dengan Kemendag harus terus dirawat. Karena, menurutnya, permasalahan utama pada kenaikan harga pangan beras terletak pada penataan produksi. Kenaikan harga pangan tentu saja dimulai dari kelangkaan pasokan.
Dilema HET
Tren kenaikan harga beras disinyalir akan terus berlangusng selama bulan Desember dan Januari. Ketersediaan pasokan beras kualitas medium di pasaran sangat kecil. Bila dibiarkan, hal ini akan juga berimbas pada stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Senator kelahiran Pulau Madura ini menilai, kelangkaan jenis beras medium akibat dari regulasi kebijakan pemerintah dalam penetapan harga referensi yang dibagi menjadi 2 kategori yakni medium dan premium. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) ini berpengaruh terhadap kelangkaan terhadap suplai beras yang lebih murah.
“Setelah ada pola pemisahan melalui HET, permintaan untuk jenis medium meningkat hingga lebih 80 persen. Karena masyarakat akan memilih beras yang lebih murah. Kita soal, bagaimana pemerintah akan menjawab dan melindungi permintaan yang 80 persen ini,” ungkap mantan wartawan Tempo tersebut.
Seperti diketahui, HET beras ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017. HET beras medium ditetapkan sebesar Rp. 9.450 untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi, Bali, dan NTB; Rp. 9.950 untuk Sumatera, NTT, dan Kalimantan; Rp 10.250 untuk Maluku dan Papua.
“HET ini, bila didasarkan pada situasi hari ini, ya kurang realistik. Kita lihat, misalnya, harga gabah paling murah rata-rata ada di harga Rp.5.500. Jelas pedagang akan sangat sulit sekali menjual harga beras berdasar HET yang ditentukan pemerintah,” singgung Nawardi.
Oleh karena itu, menurut Nawardi, kebijakan HET meliki beberapa variabel yang harus dikoreksi ulang. Ia berharap, kebijakan HET harus bisa merangkul petani dan pedagang sekaligus. “Dengan permintaan tinggi dan kelangkaan suplai, ya kita musti impor beras medium itu,” kata Nawardi.
Berdasarkan data BPS, Indonesia masih melakukan impor beras. Sepanjang Januari-Oktober 2017, impor beras Indonesia mencapai 26, 76 juta kilogram dengan nilai US$ 102,43 juta. Pada periode Januari-Desember 2016 lalu, impor beras mencapai 1,28 juta kg dengan nilai US$531,84 juta.
Kedaulatan petani
Menurut Nawardi, kenaikan harga beras juga berkaitan dengan kesejteraan petani kecil. Bahkan, tambahnya, kedaulatan pangan juga ditentukan oleh akses petani kecil terhadap sumber daya produktif, baik fisik maupun permodalan.
“Ini kan gunung es. Intinya sebenarnya terletak pada jaminan aksesebelitas dan kesejahteraan petani kecil. Tingkat produksi pangan petani harus betul-betul diperhatikan pemerintah melalui jaminan kedaulatan mereka,” ungkapnya.
Nawardi melanjtkan, kedaulatan pangan juga dimaksudakna untuk kedaulatan petani. Dengan begitu, pemerintah mesti memberikan akses dan melibatkan masyarakat tani kecil dalam setiap regulasi, baik di tingkat daerah, maupun pusat.
“Coba kita lihat betul-betul, pembangunan infrastruktur dan peningkatan anggaran untuk sektor pertanian dan pangan hari ini belum bisa menghasilkna apa,” tanya Nawardi.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur untuk kedaulatan pangan dilakukan besar-besaran oleh pemerintah. Pada tahun 2015, anggaran Kementerian Pertanian meningkat 112 persen dari tahun 2014. Total anggaran pertanian dan pangan pada 2015 meningkat 71 persen.
“Pembangunan 49 bendungan, jaringan irigasi untuk persawahan seluas 1 juta hektar, serta rehabilitasi untuk lahan pangan seliuas 3,3 juta hekatar, semuanya dilakukan pemerintah untuk kedaulatan pangan. Tetapi instrumen pemerintahan tidak berjalan maksimal,” tegas Nawardi.
Nawardi berharap, kenaikan harga beras ini juga menjadi koreksi pemerintah terhadap kualitas kesejahteraan petani. Karena, menurutnya, kedaulatan pangan sebagai prioritas utama pembangunan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa sektor kontribusi petani kecil.
