Plh Bupati Pamekasan Kukuhkan Tim Pora Kecamatan Untuk 3 Kabupaten

PAMEKASAN, Limadetik.com – Pelaksana Tugas Harian (PLH) Bupati Pamekasan mengukuhkan tim pengawasan orang asing tingkat kecamatan pada Kabupaten Pamekasan, Sampang dan Sumenep di pendopo Ronggosukowati Selasa,(15/05/2018).

Rapat dan pengukuhan ini diselenggarakan oleh kantor Imigrasi kelas III Pamekasan yang berkantor di Jl. Raya Tlanakan.

“Saya, Plh Bupati Pamekasan mengukuhkan saudara sebagai tim pengawasan orang asing (timpora),” ucap Plh Bupati Alwi.

Usai mengukuhkan para tim yang terdiri dari camat, Kapolsek, Danramil yang tersebar di tiga kabupaten, Alwi meminta kepada mereka untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas sebagai pengawas orang asing dan saling bersinergi.

Dalam arahannya, Alwi yang juga Plt Sekda Kabupaten Pamekasan mengungkapkan, Keberadaan orang (warga negara asing) yang melakukan beragam kegiatan di wilayah hukum Indonesia harus mendapat perhatian dari semua pihak.

“Oleh karena itu, koordinasi antar instansi, antar Kabupaten khususnya di Pulau Madura dalam rangka menyamakan persepsi dalam hal pengawasan orang asing sesuai dengan bidang masing-masing apa yang akan dilakukan,” ungkapnya.

Posisi Indonesia umumnya, lanjut Alwi, merupakan negara yang sangat strategis sebagai tujuan ataupun transit lalu lintas orang asing dan barang, pulau Madura khususnya, sangat potensial dibonceng oleh kegiatan secara ilegal yang tidk bertanggung jawab.

“Misalnya, lalulintas barang terlarang seperti narkoba, perdagangan manusia,  serta kepentingan bernuansa politik, ekonomi, sosial budaya yang dapat mengancam stabilitas negara dan daerah,” imbuhnya.

Di satu sisi, kehadiran orang asing sangat dibutuhkan untuk kepentingan investasi, sepanjang membawa manfaat bagi pembangunan dan kebutuhan daerah. Namun, dampak negatifnya juga harus kita waspadai,” kata Mantan Kadisdupcapil ini.

“Kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan segenap aparat pemerintah dan masyarakat umum, karena kehadiran orang asing tersebut akan sangat mungkin membawa persoalan seperti masuknya ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan kita,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Imigrasi kelas III Pamekasan, Usman melaporkan, tujuan pembentukan tim Pora ini untuk meningkatkan koordinasi sampai ketingkat desa.

“Kita harus sharing informasi karena tidak menutup kemungkinan wilayah Madura akan dibanjiri oleh orang asing,” jelasnya.

Tahun 2017, Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan telah melayani 233 permohonan ijin tinggal WNA dan 166 diantaranya berada di Kabupaten Sampang, Pamekasan serta Sumenep.

Sedangkan tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep terdapat 10 orang WNA. Dan menurut Usman, Kantor Imigrasi Klas III Pamekasan juga telah melakukan penindakan terhadap 28 orang WNA.

“Karena mereka melakukan pelanggaran administratif keimigrasian di tahun 2017 yang terdiri dari 3 pendetensian, 9 orang dideportasi dan 16 orang yang overstay,” katanya, melaporkan.

Usman juga menyampaikan, kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan juga telah membentuk TimPora di tingkat kecamatan di Kabupaten Bangkalan dengan 74 anggota dari Forpimka di tahun 2017 yang lalu. (arf/yd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here