JAKARTA, Limadetik.com — Pergerakan Pemuda Jakarta (PPJ) meggelar aksi unjuk rasa di halaman Balai Kota – Kantor Gubernur DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat, Senin (5/112018). Massa PPI meminta Anies bertanggung jawab atas perbuatannya karena terbukti menyalahgunakan jabatannya sebagai Gubernur dengan memerintahkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta (Disparbud) memberikan bantuan alokasi dana untuk Ratna Sarumpaet ke Chile, dimana dana tersebut tidak jelas sumbernya di APBD.
“Kami minta supaya bantuan dana dari Disparbud DKI Jakarta untuk Ratna Sarumpaet ke Chile dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, karena dana yang berasal dari anggaran Dinas harus jelas mata anggarannya di APBD. Masalahnya, mata anggaran di Disparbud untuk kegiatan Ratna itu tidak ada. Karena itu, kami minta Polisi memanggil dan memeriksa Gubernur Anies Baswedan,” ujar Wasil, Koordinator Pergerakan Pemuda Jakarta – PPJ.
Tidak hanya itu, Wasil juga mempertanyakan kebijakan Anies yang dinilai semakin mundur, terutama terkait Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kian semraut. Ditambah lagi soal janji Rumah DP nol rupiah yang terkesan dipaksakan dan tidak murni untuk rakyat miskin Jakarta.
“Anies Gagal menata PKL karena semakin semraut dan tidak jelas, bahkan PKL kembali menyerbu trotoar sebagai lokasi penjualan di Tanah Abang. Ini menunjukkan Pemprov DKI Jakarta tidak punya konsep menata PKL. Ditambah lagi persoalan janji Rumah DP nol rupiah yang saat ini masih dalam tahap pembangunan dan diperkirakan rampung Juli 2019, itu pun kalau tidak meleset lagi seperti sebelum-sebelumnya,” tegas Wasil.
Lebih lanjut Wasil juga mengkritik kebijakan Anies terkait Rumah DP nol rupiah yang dinilai tidak sesuai dengan harapan warga DKI Jakarta terutama bagi mereka yang hidup di bawah kemiskinan. Menurutnya, pada tahap awal ini, hunian DP 0 Rupiah ini menyediakan 780 unit dengan dua tipe rumah, yaitu tipe 21 dan tipe 36. Harga jual tiap unit tipe 21 sebesar Rp 184,8 juta sampai Rp 213,4 juta, sebanyak 420 unit. Untuk tipe 36, harga berkisar Rp 304,92 juta sampai Rp 310 juta sebanyak 360 unit.
Skema cicilan Rusunami menurut Wasil yang diberi nama Samawa ini dengan jangka waktu maksimal 20 tahun yang menggunakan dua skema yakni cicilan Rp 2,08 juta per bulan, jangka waktu 20 tahun, dengan estimasi penghasilan Rp 5,73 juta per bulan. Kemudian cicilan Rp 2,4 juta per bulan, dalam jangka waktu 15 tahun, dengan estimasi penghasilan Rp 6,93 juta per bulan.
Dengan skema cicilan demikian itu ternyata tidak semua rakyat miskin Jakarta bisa membeli rumah DP nol rupiah tersebut. Hanya yang bergaji atau punya penghasilan antara 4-7 juta berbulan yang bisa mengikuti program rumah nol DP tersebut dengan segala macam persyaratan yang ditentukan Pemprov DKI. Apalagi UMP DKI Jakarta hanya sebesar 3,6 juta. Sedangkan besaran cicilan yang dibebankan sekitar Rp 2,08 2,4 jutaan per bulan. Itu juga belum ditambah dengan biaya listrik, air bersih, serta iuran pengelolaan lingkungan.
“Apakah dengan UMR Rp 3,6 juta per bulan, seseorang mampu untuk membeli rusun tersebut, meski DP nol persen Keberpihakan terhadap rakyat miskin yang tidak mampu ada di mana?,” tanyanya dengan tegas. (asm/yd)
