Sosialisasi Aplikasi Untuk Program Desa Se Kabupaten Situbondo Ada Unsur Kepentingan

SITUBONDO, Limadetik.com – Sosialisasi atau pelatihan aplikasi untuk program sistem keuangan desa di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menuai pro kontra. Dan diberitakan sebelumnya 2 (dua) Kepala Desa di Situbondo dicopot oleh Bupati dari jabatannya karena tidak menyelesaikan administrasi SPJ Tahun Anggaran 2017.

Lukman mengatakan bahwa, “Kami atas nama Forum Gerakan Aspirasi Rakyat (Gelar) bermaksud untuk menyoal dan mengklarifikasi tentang Kegiatan Sosialisasi Program Desa yang diadakan di 2 (dua) tempat yakni di Hotel Bedugul Bali dan Jember”. Saat dikonfirmasi oleh media ini Sabtu, (10/3/2018).

“Berdasarkan PP. 71/2000 Tentang Peran Serta Masyarakat di dalam mengawal menyelenggaraan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan UU. No. 31/1999 Jo. UU No. 20/2001 tentang tindak pidana Korupsi”, ucap Lukman.

Dia menambahkan, “Yang artinya setiap masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan menyampaikan tentang adanya kegiatan yang diduga tidak sesuai dengan juklak dan juknis. Penyelenggaraan program kegiatan Pemerintah bisa dipertanyakan oleh masyarakat?”.

Masih kata Lukman, “Adapun pertanyaan kami. Apakah Kegiatan yang di laksanakan oleh dinas terkait sesuai dengan ketentuan UU dan PP tentang desa? Mengingat keuangannya diduga diambilkan dari Dana Desa sebesar Rp. 5 juta, adalah keuangan desa yang mutlak hanya bisa dilaksanakan berdasarkan perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban tertuang APBDes?”.

“Apa hak dan wewenang DPMD Situbondo dalam Melakukan kegiatan terhadap keuangan desa yang mutlak hanya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa”, tanyanya.

“Lalu apakah ada dasar UU, PP, dan Permendes dimana DPMD bisa menggunakan keuangan desa? Dan apakah pelaksanaan kegiatan itu melalui Lelang?”, beber Lukman.

Jadi jelas menurut Lukman, “Sosialisasi Aplikasi Untuk Program Desa se Kabupaten Situbondo, Ada Unsur Kepentingan?”,  pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Yogie Kripsian Sah mengatakan, “Kegiatan tersebut yang mengadakan bukan DPMD Situbondo, melainkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)”, singkatnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pribadinya.

Terpisah, salah satu Kepala Desa Kabupaten Situbondo membenarkan bahwa, “Kegiatan tersebut memang kita ikuti mas. Saya sempat dak setuju dan dak mau ngirim mas ke Bali, cuman karena alasan untuk kepentingan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan perjalanan pemerintahan, ya mau dak mau harus ikutkan operator ke Bali, Bedugul untuk ikut pelatihan tersebut Tahun 2017”, jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Desa lainnya bahwa, “Iya memang benar, ada kegiatan itu yang untuk season ke 2 (dua) yakni bertempat di Kabupaten Jember yang kami ikutkan operator untuk mengikuti pelatihan”. Saat dikonfirmasi oleh Limadetik.com yang enggan disebutkan namanya. (Aka/yd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here