SUMENEP, Limadetik.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Nurus Salam menyebut predikat opini WTP tidak otomatis pemerintah itu bersih dan terbebas dari persoalan administrasi keuangan.
“Kami apresiasi prestasi pemerintah tahun ini yang akhirnya lepas dari kutukan WDP. Tapi, di beberapa daerah WTP tidak otomatis bersih,” katanya,Senin (4/5/2018).
Oyok, panggilan karib Nurus Salam, menegaskan agar raihan opini WTP menjadi pemicu semangat pemerintah untuk benar-benar menciptakan pemerintahan yang good goverment.
“Jadi tantangannya ke depan, tidak hanya sekedar harus dipertahan, tapi dibuktikan bahwa pemerintah benar-benar telah menyelengarakan pemerintahan yang perofesional dan akuntabel,” tegasnya.
Labih jauh legislator Gerindra ini juga meminta agar pemerintah secepatnya menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum tuntas, seperti masalah aset yang sampai saat ini masih banyak yang buram.
Sebagaimana diketahui, WTP diberikan BPK RI atas hasil audit yang diterbitkan atas laporan keuangan, yang dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
Opini WTP atas audit keuangan Sumenep tahun 2017 dari BPK RI diterima langsung Bupati Sumenep A. Busyro Karim di Kantor BPK perwakilan Jawa Timur, Kamis (31/5/2018).
“Keberhasilan opini WTP itu adalah bentuk ikhtiar dan kerja keras Pemkab Sumenep dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan,’ kata A. Busyro Karim.
Mantan Ketua DPRD Sumenep ini mengapresiasi kinerja komponen Pemkab, dan menyatakan jika prestasi tersebut adalah buah dari komitmen semua pihak dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan profesional.
“Diharapkan prestasi tersebut tidak membuat puas kalangan birokrasi Sumenep, karena mempertahankan prestasi tersebut jauh Iebih berat,” tukasnya. (hoki/rud)
