SITUBONDO, Limadetik.com – Warga Desa Kalibagor, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur melakukan pengaduan kepada aktivis Gp Sakera terkait dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum perangkat desa dalam program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Jumat, (30/03/18).
Warga mengaku setiap bidang tanah dikenai pungutan berfariasi dari Rp. 550.000 sampai lebih, dengan alasan untuk biaya administrasi pengurusan sertifikat tanah.
Namun, saat membayar warga tidak pernah menerima kwitansi sebagai bukti pembayaran dari Oknum perangkat Desa. Pasalnya, warga yang sudah membayar juga tidak mendapat kejelasan kapan sertifikat tanahnya akan selesai.
Melalui via telpon Kades Kalibagor menerangkan kepada Tim S-One bahwa, “Biaya Prona tersebut sudah menjadi kesepakatan antara kepala desa pengikut prona yaitu 600 ribu perbidang, dan sudah di sepakati oleh peserta prona”.
Sementara itu, aktivis Syaiful Bahri menegaskan, “Sudah jelas bahwa Pungli Prona ini ada unsur Kejahatan berjamaah”.
Dia menjelaskan, “Karena dari statement 2 Kepala Desa bahwa ada kesepakatan tentang besarnya biaya Prona, dan ini kasus sangat jelas tinggal Penegak Hukum saja mau serius atau tidak”. (Ozi/yd)
