Terkait Pencopotan Kades Oleh Bupati, Anggota DPRD Situbondo Sebut “Jangan Hanya Gertak Sambal”

Anggota DPRD Kabupaten Situbondo, Narwiyoto dari FPDIP saat dikonfirmasi oleh Limadetik.com (Foto: Aka)

SITUBONDO, Limadetik.com – Diberitakan sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo mengingatkan kepada semua Kepala Desa (Kades) se Kabupaten agar menyelesaikan Surat Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) dalam penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017.

Bilamana pembuatan SPJ dalam penggunaan DD dan ADD tidak selesai tanggal 10 Januari 2018 mendatang, Bupati Situbondo, H. Dadang Wigiarto, SH akan memberhentikan Kades dari jabatannya, tanpa harus melalui usulan Badan Permusyawarahan Desa (BPD).

Hal tersebut mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Situbondo FPDIP, Narwiyoto membenarkan bahwa, “Pemkab mempunyai tugas penataan atau pembinaan terhadap desa, bisa dilihat dalam pasal. Lain halnya pemdes mempunyai kewenangan desa, penyelenggaraan Pemdes, Kepala Penanggung Jawab pembangunan dan keuangan desa (DD atau ADD)”. Saat menyampaikan kepada Limadetik.com.

“Dalam hal ini sesuai  dalam pasal 27 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang kewajiban seorang Kepala Desa pada huruf (a) Kepala Desa Wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemdes setiap akhir Tahun Anggaran kepada Bupati atau Walikota”, ujar Totok panggilan akrabnya.

Lebih lanjut, Totok menuturkan bahwa, “Pasal 28 UU Nomor 6 Tahun 2014 ayat (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis”.

“Pasal 28 ayat (2) dalam hal sanksi administratif sebagaimana mana yang dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan Pemberhentian Sementara dan dapat dilanjutkan dengan Pemberhentian”, jelasnya.

Tambahnya, “Jadi jelas Kades yang tidak melaksanakan kewajibannya (tidak menyelesaikan SPJ sampai waktu yang ditentukan). Sebagaimana teguran lisan oleh Bupati dapat dilanjutkan dengan Pemberhentian dengan menerapkan pasal 28 ayat (1 dan 2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”.

Harapannya, “Semoga Bupati Situbondo Tidak hanya GERTAK SAMBAL, agar keuangan besar dan akan terus bertambah tiap tahunnya akan segera mencapai kemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat desa”, tandasnya sekaligus sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Situbondo.

“Ini adalah sebuah ketegasan yang sejahtera”, Imbuhnya.

Menurut pantauan Limadetik.com beberapa desa dari 132 se-Kabupaten Situbondo masih banyak yang belum menyetorkan SPJ hingga sekarang,jumat (5/1/2018)

(Aka/yd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here