https://limadetik.com/

Kajari Sumenep Tegaskan, Perlu Prinsip Kehati-hatian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

  • Bagikan
Kajari Sumenep Tegaskan, Perlu Prinsip Kehati-hatian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
FOTO: Kajari Sumenep Adi Tyogunawan, SH.MH (kanan) saat mengikuti rapat dan diskusi bersama Pemkab Sumenep serta BPN Sumenep

SUMENEP, Limadetik.com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumenep, Jawa Timur, Adi Tyogunawan, SH.MH menegaskan kepada pemerintah agar lebih berhati-hati dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Sumenep.

Menurut Kajari Adi Tyogunawan, perlu prinsip kehati-hatian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tentu semua itu dilakukan demi menjaga terjadinya kesalahan dalam mengambil kebijakan dan terhindar dari masalah hukum.

limadetik branding

“Kita ini perlu menerapkan prinsip kehati-hatian pada saat akan melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jika itu kita lakukan dengan sangat hati-hati, saya rasa tidak akan menimbulkan dampak negatif di kemudian hari” katanya, Senin (20/12/2021).

Kajari Adi Tyogunawan dalam rapat diskusi yang membahas terkait pembebasan/pengadaan tanah tahun anggaran 2021 dengan nilai Rp. 2,1 miliar untuk embung di Desa Sawah Sumur Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep menilai, jika tanah tersebut merupakan tanah milik negara, maka tidak boleh dibayar negara.

“Pada prinsipnya kita tetap berpegang teguh pada nilai-nilai hukum, jika memang tanah yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum yakni embung di Desa sawah Sumur itu masih milik negara, maka tentu tidak boleh negera membayarnya” tegas Kajari.

Baca juga:
Pererat Silaturrahmi, Kajari Sumenep Sapa Masyarakat Lewat Olahraga
NA, Jalani Sidang Tipikor di Surabaya, Kajari Sumenep dan Kasi Pidsus Hadir Sebagai Penuntut Umum

Atas dasar tersebut diatas, Kajari menyampaikan, karena Kepala Desa Sawah Sumur masih ragu-ragu terkait kepemilikan tanah yang akan dipergunakan untuk embung itu sendiri, apakah milik perseorangan atau milik negara.

“Nanti kalau sudah jelas kepemilikannya siapa, baru bisa diputuskan, apakah milik negara atau milik warga. Maka kami menyarankan, jika memang ada dokumen yang jelas atas kepemilikan tanah ini siapa, maka akan kita teliti lagi bersama pihak BPN, dan saran kami agar hal-hal yang belum dipenuhi secara administratif untuk segera dipenuhi” papar Kajari.

Kajari yang aktif turun menyapa warga ini juga menyarakan terkait penetapan lokasi tanah tersebut, mengingat hal itu adalah kewenangan Gubernur Jawa Timur, dan masa nya sudah berakhir pada tanggal 19 Desember 2021 kemarin.

“Untuk penentuan lokasi tanah ini, karena masa berakhirnya maka, tentu harus kembali dimohonkan, sebab itu adalah wewenang Ibu Gubernur Jawa Timur. Jadi tadi Pak Sekda juga sudah meminta agar apa yang menjkadi saran Kajari unutuk ditindak lanjuti” tukasnya.

Sebagaimana diketahui, pada rapat dan diskusi bersama ini, dipimpin langsung Sekda Sumenep dan dihadiri Kajari Sumenep, Kepala ATR/BPN Sumenep beserta jajaran Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kepala TU SDA dan Desa Sawah Sumur di Kecamatan Arjasa.

  • Bagikan