Gubernur Jatim Minta Kepala Desa Peka Terhadap Kamtibmas

0
86

JATIM, Limadetik.com – Kepala desa (kades) dituntut harus lebih peka terhadap keamanan dan ketertiban di sekitar masyarakat (kamtibmas). Semisal, ada gerak-gerik mencurigakan warga masyarakatnya, segera berkoordinasi dengan empat pilar plus pembangunan desa, yakni TNI, POLRI, kepala desa dan tokoh masyarakat.

Demikian disampaikan Gubernur Jatim Soekarwo saat membuka Seminar Nasional Desa Membangun Indonesia dan Pelantikan DPD Apdesi Provinsi Jatim masa bakti 2017-2022 di Hotel Utami, Kabupaten Sidoarjo, dikutip merdeka, Selasa (16/5).

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jawa Timur itu menegaskan kepekaan tersebut sudah disepakati sejak awal, yakni ketika para kepdes disumpah menduduki jabatan. Kepala desa merupakan ujung tombak mempertahankan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kebhinekaan. “Alasannya, di desalah komunitas terkecil warga bangsa bertemu dan berkumpul sehari-hari,” ujarnya.

Kades, lanjut Pakde Karwo, harus mampu menjadi pendeteksi dini apabila ada sesuatu yang aneh di lingkungan sekitar. Apabila ada warga yang berpakaian dan berbicara berbeda dan mengarah terhadap kamtibmas segera berkoordinasi dengan empat pilar plus untuk dicarikan solusi dan penanganan.

Memperhatikan peran penting perangkat desa tersebut, Pemprov Jatim melakukan berbagai kegiatan penguatan peran perangkat desa diantaranya pembinaan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pelatihan pembukuan pelaporan keuangan. Diawali pada 2014, 664 Camat sudah diberikan penataran dalam rangka memahami Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedesaan.

Kemudian, di tahun 2014 diselenggarakan Diklat Tata Kelola Pemerintahan yang diikuti 7.587 kepala desa dari jumlah keseluruhan desa di Jatim sebanyak 7.722 desa. Sisanya masih belum ada kepala desanya karena masa peralihan kepemimpinan.

Selanjutnya pada 2015 juga dilakukan pelatihan pembukuan keuangan yang diikuti oleh kepala desa dengan pengajar dari Ikatan Akuntan Indonesia dan Fisib Unair. Selain Camat dan Kepala Desa, pada tahun 2015 Sekretaris desa juga diberikan pelatihan khususnya dalam mengelola keuangan.

Sementara itu, terkait prona sertifikat tanah yang menjadi kegundahan para perangkat desa, Pakde Karwo menjelaskan telah menerbitkan surat edaran (SE) Nomor 140/2017 tertanggal 26 April 2017 kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Isinya, pemberitahuan bahwa pembiayaan sertifikat yang tidak ditanggung oleh APBN dan APBD ditanggung oleh pemohon. SE tersebut juga ditembuskan kepada kajari dan kapolres se-Jatim.

Dana desa untuk ekonomi kreatif

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengimbau agar para kades menggunakan dana desa dengan bijak. Kepdes juga mengalokasikan dana desa untuk penguatan ekonomi kreatif di pedesaan. Selama ini, dana desa masih banyak digunakan untuk perbaikan infrastruktur. “Presentasenya mencapai 80 persen,” ujarnya.

Keseimbangan dalam perencanaan harus dipikirkan. Apabila hanya memikirkan infrastruktur tidak akan seimbang. Dampaknya meskipun jalan desa sudah bagus, tapi ekonomi kreatif tidak dibangun akan menjadi percuma. “Jalan desa bisa rusak lagi, kalau tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi kreatif,” ungkapnya.

Pakde Karwo mencontohkan, salah satu wujud penguatan ekonomi kreatif yang seiring dengan pembangunan infrastruktur adalah mengajak karang taruna ikut andil di dalamnya. Misalnya, paving untuk pembuatan jalan desa diproduksi sendiri oleh karang taruna.

Sehingga, dia melanjutkan, akan ada industri kreatif yang timbul di dalamnya. “Apabila terus menerus membeli bahan dari toko, maka perekonomian di desa tidak akan bisa berkembang,” ujarnya menegaskan.

 

[tm]

loading...

LEAVE A REPLY