Pengambilan Sumpah Pengurus PWI Banyuwangi di Laksanakan Ditengah Perkebunan

Limadetik.com,Banyuwangi – Suasana yang memang berbeda dengan sebelum nya atas penetapan sekaligus pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesi (PWI) kabupaten banyuwangi.

pasalnya kegiatan pelantikan kali ini dilaksanakan bukan dihotel atau pun digedung yang mewah melainkan di aula kantor perkebunan PTPN XII kadenglembu kabupaten banyuwangi Desa karangharjo,Kecamatan Glamor jumat,(19/5).

Acara pelantikan diawali dengan jalan sehat. Ribuan warga dari berbagai perkebunan PTPN XII ikut berjalan mengelilingi tengah kebun bersama sejumlah pejabat dan tamu undangan.

Jalan sehat dengan hadiah utama Motor trail itu dilepas langsung oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Wawan Yadmadi bersama Ketua Gabungan Perusahaan Perkebunan (GPP) wilayah 3 Banyuwangi, Arif Budianto, dan Forpimka Glenmore.

Selama mengitari rute di tengah perkebunan dan rindangnga pepohonan, para peserta juga mendapatkan sarapan berupa pisang rebus, jagung rebus, dan kacang rebus dan air mineral. Maklum, rute yang ditempuh para peserta jalan sehat pagi itu sejauh lima kilometer.

Sebelum dilantik, Wakil Ketua Bidang Organisasi Machmud Suhermono membacakan surat keputusan (SK) dan dilanjutkan dengan pelantikan oleh Ketua PWI Jawa Timur, Ahmad Munir.

Setelah resmi dilantik, Ketua PWI Banyuwangi, Syaifudin Mahmud mengatakan, siap melaksanakan dan mengemban amanah bersama dengan para pengurus. Dia juga akan secepatnya melaksanakan rapat kerja, guna terus meningkatkan profesionalisme wartawan anggota PWI Banyuwangi. “ Kami siap dijewer apabila ada anggota kami yang ndelewer,” ujar lelaki yang akrab disapai Aif itu.

Sementara itu dalam sambutannya, Ketua PWI Jawa Timur, Ahmad Munir memberikan orientasi kepada seluruh anggot PWI Banyuwangi yang baru dilantik. Munir mengatakan, berita yang diberikan wartawan harus informasi yang benar, mencerdaskan, menginspirastif, dan bermanfaat untuk masyarakat dengan tetap menjunjung kode etik jurnalistik dan UU Pers nomor 40 tahun 1999.

Dihadapan tamu undangan, Munir panggilan akrab nya juga menegaskan jika saat ini Dewan Pers terus berupaya menangkal informasi hoax, salah satunya yakni dengan melakukan standarisasi lembaga pers. “Entitas perusahaan per harus berbentuk badan hukum PT,” ungkapnya.

Dampak jika perusahaan pers tidak sesuai standart, kata Munir maka tidak akan terpenuhi produk-produk jurnalistik. Mulai karya foto, tulisan dan lainnya bukan tergolong karya jurnalistik.

Bahkan, ketika ada persoalan delik hukum bisa langsung dilaporkan sesuai aturan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). “Tetapi jika karya wartawan standart.

Delik hukum harus melalui mekanisme diantaranya berupa hak jawab, hak koreksi, ke dewan pers. Jika tidak ada penyelesaian, maka baru bisa dilaporkan di jalur hukum,” jelasnya.(yud)

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY