Banyak Desa di Sumenep Tidak Publikasikan APBDes, DPMD: DD-ADD Tidak Akan Dicairkan

Kepala Dinas DPMD Sumenep, Ach Masuni

SUMENEP, Limadetik.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Jawa Timur menemukan banyak desa yang tidak mempublikasikan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Untuk itu, Kepala Dinas DPMD setempat, Ach Masuni berjanji akan bersikap tegas dengan cara memberi sanksi berupa tidak akan mencairkan anggaran dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) 2017.

“Desa yang tidak mempublikasikan alokasi DD-ADD yang tercantum dalam APBDes, maka kami akan memberikan sanksi tegas, ” kata Ach Masuni, Kamis, (8/6/2017).

Publikasi perlu dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait bantuan DD dan ADD yang dikucurkan pemerintah ke desa setiap tahun. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, penggunaan DD-ADD harus transparan.

Apalagi belakangan, sering kali penggunaan DD maupun ADD selalu disoal oleh masyarakat karena dinilai kurang transparan. Pemerintah desa terkesan menyembunyikan dana miliaran rupiah tersebut.

“Saat ini banyak desa yang belum memasang papan pengumuman, tapi juga banyak yang telah memasang. Yang belum pasang, nanti kami akan panggil sehingga bisa segera dipasang,” ucapnya.

Diketahui, anggaran DD dan ADD tahun ini di Sumenep mencapai Rp 300 miliar lebih. Rinciannya untuk anggaran ADD mencapai Rp.123.956.142.398 dan anggaran DD Rp.271.773.005.000.

Banyaknya dana yang turun ke desa tidak hanya perlu pengawasan dari pihak terkait, melainkan juga masyarakat secara umum. “Untuk bisa mengawasi, masyarakat perlu tau anggran DD-ADD yang tercantum dalam APBDes,” tukasnya. (Hoki/Rud)

LEAVE A REPLY