PPP Akan Ajukan Uji Materi ke MA Terkait Kebijakan Lima Hari Sekolah

Arif Sahudi pengurus PPP

SOLO, Limadetik.com – Terkait gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, yang bakal melaksanakan kebijakan lima hari sekolah di dunia pendidikan menuai kontroversi. Penolakan kebijakan tersebut datang dari berbagai unsur masyarakat, salah satunya datang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Melalui Ketua Departemen Hukum dan Advokasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arif Sahudi, pihaknya menilai secara hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut bertentangan dengan Undang – Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan sosial – budaya masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut, mantan Ketua DPC PPP Kota Solo itu menyampaikan, pihaknya bakal mengajukan hak uji materiil ke Mahkamah Agung atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait penerapan lima hari atau delapan jam belajar di sekolah. Kebijakan itu menurutnya, tidak senafas dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang selama ini telah berjalan cukup demokratis.

‘’ Peraturan lima hari atau delapan jam belajar di sekolah itu tidak sesuai dengan Undang – Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dengan demikian kebijakan tersebut tidak senafas dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang selama ini cukup demokratis yang telah memandirikan satuan pendidikan untuk mengembangkan pilihan model sesuai kebutuhan masyarakat, serta kesiapan sekolah maupun madrasah,” jelas, Arif Sahudi kepada Limadetik.com, Rabu (13/6/2017).

Lebih lanjut pihaknya menambahkan, bahwa kebijakan tersebut bakal berpotensi besar bagi guru dengan melampui batas jam mengajar di sekolah sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

‘’ Hal itu, sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Sedangkan pada Ayat (2) beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, ‘’tambah, Arif Sahudi kepada Limadetik.com. (DMTN/YD).

 

LEAVE A REPLY