Scroll Untuk Membaca Artikel
Daerah

5 Terdakwa Gedung Dinkes Sumenep di Vonis Masing-masing 1 Tahun Penjara

×

5 Terdakwa Gedung Dinkes Sumenep di Vonis Masing-masing 1 Tahun Penjara

Sebarkan artikel ini
5 Terdakwa Gedung Dinkes Sumenep di Vonis Masing-masing 1 Tahun Penjara
Terdakwa saat dilakukan penahanan oleh Kejari Sumenep (dok.limadetik)

5 Terdakwa Gedung Dinkes Sumenep di Vonis Masing-masing 1 Tahun Penjara

LIMADETIK.COM, SUMENEP – Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Surabaya akhirnya menjatuhi hukuman atau memutuskan 5 terdakwa korupsi gedung Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep masing-masing 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara masing-masing terpidana.

GESER KE ATAS
SPACE IKLAN

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Moch. Indra Subrata, SH.MH saat ditemui di ruang kerjanya menyampaikan, bahwa 5 orang terdakwa kasus pembangunan gedung Dinkes sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) surabaya pada minggu yang lalu.

“Lima orang terdakwa ini sudah dijatuhi hukuman oleh Hakim Tipikor Surabaya masing-masing 1 tahun penjara denda Rp 50 juta, dan jika tidak membayar denda sebesar itu maka harus diganti kurungan penjara selama 1 bulan” kata Kasi Intel, Kamis (7/12/2023).

Menurut Indra, dalam putusan hakim tipikor tersebut, pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak melakukan banding dan menerima apa yang sudah menjadi keputusan majelis hakim.

“Para terdakwa juga tidak melakukan upaya banding atas apa yang sudah diputuskan hakim. Dan hari ini Kamis 7 Desember harusnya sudah terakhir masa pengajuan banding,, tapi buktinya memang hingga saat ini tidak itu (banding, red)” ungkap Kasi Intel Moch. Indra.

Sementara untuk kerugian atas perkara pembangunan gedung Dinkes lanjut Indra sejauh ini hanya mencapai Rp 201 juta sekian berdasarkan perhitungan tim auditor. Dan itu semua sudah dikembalikan oleh para terdakwa kepada Negara sesaat setelah dilakukan penahanan beberapa waktu yang lalu.

“Berdasarkan perhitungan tim, kerugian ya itu sudah dikembalikan, nanti kalau ada uang denda sebesar Rp 50 juta setiap terpidana itu yang akan dikembalikan juga kepada Negara” tegasnya.

Disinggung salah satu dari terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kasi Intel mengatakan bukan menjadi kewenangannya, melainkan kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, dalam hal ini Bupati.

“Untuk PNS nya, itu tergantung Bupati mau diberhentikan atau tidak. Kkta tidak ada kewenangan untu itu (PNS, red)” pungkasnya.

× How can I help you?