Bupati Sumenep “Warning” Kepala Desa, DD-ADD Diawasi KPK

Bupati Sumenep, A. Busyro Karim

SUMENEP, Limadetik.com – Bupati Sumenep, Jawa Timur, A Busyro Karim warning para Kepala Desa (Kades) yang secara administrasi berada di wilayah setempat.

Pasalnya, Kades dalam merealisasikan proyek yang dibiayai melalui dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), dalam pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ya kami ingatkan kepada semua pemangku kepentingan ditingkat desa dan lainnya juga supaya tidak main-main dalam pengelolaan dana desa. Karena dalam pengawasan penegak hukum termasuk diawasi oleh KPK,” kata A. Busyro Karim, usai menghadi Sidang Paripurna di Kantor DPRD setempat, Jumat, (15/9/2017).

Mantan Ketua DPRD Sumenep dua periode tersebut, menekankan pemerintah desa serius dalam merealisasikannya. Guna memaksimalkan pembangunan ditingkat desa. Apalagi, anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah ke desa terus bertambah setiap tahun.

Tahun ini DD dan ADD mencapai Rp 300 miliar lebih, rinciannya untuk anggaran ADD mencapai Rp123.956.142.398 dan anggaran DD Rp271.773.005.000. Anggaran tersebut mengalami peningkatan dari  tahun 2016 yang hanya sebesar Rp 336.904.292.398.

Untuk memaksimalkan pengelolaan DD-ADD, sambung Busyro, pemerintah daerah akan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Kini sistemnya terus dipersiapkan.

“Sudah kami siapkan, jadi semua perangkat desa wajib tahu. Mulai tahun ini semua operator desa akan diikutkan pelatihan. Mulai dari cara menyusun RKPdes, APBDes, pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa,” tuturnya. (hoki/rud)

Leave a Reply