Diduga Menyimpang, Satu KK di Sumenep Diketahui Terima Tiga Jatah Rastra Per Bulan

SUMENEP, Limadetik.com – Pendistribusian bantuan beras untuk rakyat sejahtera (Rastra) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur kembali mengalami persoalan. Terakhir, sejumlah warga Desa/Kecamatan Guluk-Guluk mendatangi Kantor Bupati Sumenep, Kamis, (10/8/ 2017).

Kedatangan warga yang sadar akan pentingnya jalannya pemerintahan yang benar guna mengadukan dugaan penyimpangan Rastra di desanya 2017. Sebab, diduga banyak bantuan beras bersubsidi tidak tepat sasaran.

“Berdasarkan temuan kami, satu kepala keluarga (KK) menerima tiga jatah setiap bulan. Yang bersangkutan menerima enam sak pada bulan Mei dan Juni,” kata Subli Bangal (38), salah satu warga Desa Guluk-Guluk, usai audiensi di Kantor Bupati Sumenep.

Disamping itu, sambung mantan aktifis mahasiswa tersebut, terdapat beberapa penerima manfaat sudah taraf perekonomiannya menengah keatas, namum masih menerima rastra. Diprediksi hanya karena dekat dengan pemerintahan desa.

Bagitu juga jumlah penerima dibawah disinyalir tidak sama dengan DPM yang dikeluarkan pemerintah. Sesuai data dari Pemerintah jumlah DPM tahun 2017 sekitar 1442 DPM. Itu setelah adanya penambahan sekitar 400 DPM tahun 2017.

“Tapi faktanya jumlah penerima dibawah makin berkurang. Karena yang awalnya dapat, malah tahun ini tidak dapat,” ungkapnya.

Selain temuan diatas, pola pendistribusian kepada penerima penuh rekayasa. Modusnya, aparatur desa menyembunyikan DPM meskipun telah diminta secara prosedural. Alasannya karena tidak diperbolehkan oleh Kabag Perekonomian.

Saat DPM memarani bantuan ke titik pendistribusian akhir langsung disuruh cap jempol dikertas yang disediakan oleh oknum aparatur desa. “Itu tanpa diperlihatkan nama penerima. Tiba-tiba suruh cap jempol meskipun yang memarani masih muda,” tukasnya.

Sementara itu, Kabag Perekonomian Setkab Sumenep, Mustangin mengaku akan menindaklanjuti dan mengevaluasi temuan masyarakat Desa Guluk-Guluk.

“Kami akan mengklarifikasi kepada aparat desa. Nanti Pasti kami tindaklanjuti,” katanya.

Begitu juga pihaknya menyatakan tidak masalah jika sudah masuk dalam DPM. Karena penentuan DPM dilakukan oleh pemerintah pusat.

Hanya saja, mantan Camat Gapura itu mengaku tidak pernah mengintruksikan kepada semua desa untuk menyembunyikan DPM kepada masyarakat setempat. Selagi permohonan dilakukan secara prosesdural dan jelas tujuannya, pihaknya mempersilahkan desa memberikan DPM.

“Mikanismenya jika ada perubahan DPM harus melalui musyawarah desa. Hasil musyawarah nanti dikirim ke pusat melalui Dinas Sosial,” tukasnya.

 

(hoki/rud)

LEAVE A REPLY