Duduk Semeja Dengan Bupati dan Wabup, Ini yang Dibicarakan BPK di Sumenep

SUMENEP, Limadetik.com – Badan Pemeriksa Keuangan RI duduk semeja dengan Bupati dan Wakil Bupati saat datang ke Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Jum’at (11/8/2017).

Hanya saja kali ini, kedatangannya bukan untuk mengaudit keuangan pemerintah. Ia datang dalam rangka dialog terbuka, dengan tema peningkatan kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemda.

“Kedatangan anggota BPK ke sini dalam rangka dialog guna meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan pemda,” kata Wakil Bupati Sumenep, Ach Fauzi usai dialog terbuka.

Politisi PDI P tersebut mangatakan, dialog dialgelar untuk melakukan pembenahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pertanggungjawaban laporan keuangan daerah perlu ditingkatkan, akuntabilitas dan transparansi harus dilakukan demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

“Ini kami lakukan agar semua OPD yang ada menambah ilmunya dibidang pengelolaan keuangan agar kedepan laporan pertanggungjawaban di masing-masing OPD bisa dilakukan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Sebab menurutnya, salah satu kendala Sumenep tidak mendapatkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) adalah pengelolaan keuangan yang kurang maksimal sehingga hanya mendapatkan opini WDP (wajar dengan pengecualian).

“Salah satu kendala Sumenep tidak mendapatkan opini WTP dari BPK karena laporan pengelolaan keuangan daerah yang masih perlu ditingkatkan. Makanya kami menggelar dialog dengan salah satu anggota BPK ini,” tegasnya.

Disamping itu pemerintah daerah harus mengembalikan keuangan daerah sebesar Rp 6,8 M sebagaimana direkomendasikan BPK RI. Ada beberapa OPD yang harus mengembalikan, diantaranya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan termasuk juga Sekretariat Dewan.

(hoki/rud)

Leave a Reply