https://limadetik.com/
Tak Berkategori  

FWP Kaji Persoalan Penyaluran BPNT; Antara Regulasi dan Intimidasi

"Jadi masyarakat penerima bebas mau belanja dimana saja asalkan harus dibelanjakan sembako alias kebutuhan pokok rumah tangga sesuai petunjuk teknis," ungkapnya.

FWP Kaji Persoalan Penyaluran BPNT; Antara Regulasi dan Intimidasi
FOTO: FWP bersama Kadinsos Pamekasan dan Kepala Desa diskusi terbuka penyaluran BPNT

PAMEKASAN, Limadetik.com – Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) kabupaten Pamekasan M. Tarsun menyatakan, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) atau kartu sembako dialihkan menjadi bantuan langsung tunai (BLT) dan penyaluran yang sebelumnya melalui BNI 46 kini berubah melalui kantor pos.

Demikian disampaikan Kadinsos dalam acara dialog terbuka oleh Forum Wartawan Pamekasan (FWP) dengan mengangkat tema “Menyoal Penyaluran BPNT ; Antara regulasi dan intimidasi” bertempat di gedung sekretariat Jalan Ronggosukowati No. 14 kota Pamekasan, Kamis (10/3/22).

limadetik branding

Selain M. Tarsun, Tabri S Munir ketua PWI Pamekasan, Mohammad Tamyis Kades Samatan juga hadir sebagai pemateri dalam kesempatan kajian persoalan penyaluran BPNT tersebut.

Baca Juga :  Bupati Rampingkan Dinas dan Lantik 411 Pejabat

M. Tarsun menjelaskan, perubahan tersebut berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo dan Kementerian Sosial untuk menyalurkan BPNT /Kartu Sembako secara tunai melalui PT Pos Indonesia yang tertuang dalam keputusan direktur jenderal penanganan fakir miskin nomor 29 tahun 2022 kementerian sosial.

“Jadi masyarakat penerima bebas mau belanja dimana saja asalkan harus dibelanjakan sembako alias kebutuhan pokok rumah tangga sesuai petunjuk teknis,” ungkapnya.

 

Sementara dana yang diserahkan kepada KPM sebanyak Rp 600 ribu untuk tiga bulan sekaligus, yaitu Januari, Februari, dan Maret (per bulan Rp 200 ribu).

Tarsun menjelaskan, bahwa tugas dinas sosial salah satunya mendukung penyaluran BPNT, mengedukasi dengan cara mensosialisasikan BPNT dan dalam penyaluran mematuhi prokes serta mengevaluasi pelaksanaan di lapangan dengan cara memantau langsung.

“Jadi apa yang menjadi keluhan dari masyarakat akan disampaikan dalam rapat evaluasi dengan Kemensos. Serta hasil diskusi kali ini akan disampaikan juga,” tegasnya.

Sementara, Kades Samatan Mohammad Tamyis menyampaikan, bahwa pihaknya sudah melakukan pencairan BPNT yang beralih ke BLT sesuai dengan aturan yang ada.

“Selain itu saya juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan uang yang yang diterima KPM sebesar Rp 600 ribu. Jadi masyarakat merasa bangga dengan mendapatkan uang di tengah Pandemi Covid-19. Serta masyarakat belanja sembako alias kebutuhan pokok rumah tangga sendiri ke warung secara bebas,” tegasnya.

Dikesempatan yang sama, Ketua FWP Ongky Ariesta UA mengatakan, dialog yang digelar oleh dirinya untuk mengkaji penyebab utama dan solusi dari carut marutnya penyaluran BPNT. Sebab, sejak berubahnya teknis penyaluran BPNT, pihaknya menemukan sejumlah kasus. Mulai dari pemotongan bantuan lalu diganti beras, hingga intimidasi terhadap keluarga penerima manfaat (KPM).

“Kami menerima banyak informasi terkait penyimpangan penyaluran BPNT. Ini banyak terjadi di sejumlah daerah, hingga cukup membuat riuh,” ucapnya, seperti dilansir dari kabarmaduradotid.

Tinggalkan Balasan