Gaji DPRD Sumenep Dicanangkan Naik Dua Kali Lipat, Bupati Ngaku Tak Dapat Menolak

SUMENEP, Limadetik.com – Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur dicanangkan memiliki gaji dan hak keuangan dua kali lipat dibanding sebelumnya. Kenaikan hak keuangan tersebut akan diatur dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan dibahasnya.

Wakil Ketua DPRD Sumenep, Mohamad Hanafi menjelaskan, pihaknya masih fokus pada pembahasan Raperda usul prakarsa tentang hak keuangan dan administrasi Anggota dan Pimpinan DPRD.

“Nota Raperda sudah disampaikan, tinggal memasuki proses pembahasan yang telah dijadwalkan di Badan Musyawarah (Bamus),” katanya, Senin (7/8/2017).

Politisi Demokrat tersebut melanjutkan,raperda yang mengatur gaji dan tunjangan DPRD itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.Diundangkannya PP 18 Tahun 2017 otomatis mencabut PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan PP 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dari 10 tunjangan yang diatur dalam PP 18-2017, pihaknya akan fokus pada tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses. Meskipun hingga saat ini, belum dihitung jumlah pembengkakan alokasi gaji dan hak keuangan untuk Dewan  yang dikeluarkan jika Perda itu diterapkan, namun informasi yang beredar di pendapatan Legislatif itu bisa mencapai Rp. 30 juta dari yang biasanya hanya dikisaran Rp. 12 juta per bulan.

”Dalam PP 18 tahun 2017 juga ditegaskan regulasi baru mengenai gaji dan hak keuangan DPRD itu dibebankan pada APBD dan mulai diberlakukan sejak Perda yang mengatur hak keuangan dan administrasi Anggota dan Pimpinan itu diterapkan,” tukasnya.

Sementara itu, Bupati Sumenep A. Busyro Karim meminta supaya rencana kenaikan gaji dan tunjangan wakil rakyat disesuaikan dengan kekuatan anggaran. Apalagi kekuatan APBD 2018 mendatang, justru menurun dibanding tahun 2017 lalu. Dari Rp. 2, 2 Triliun lebih di APBD 2018 menjadi Rp. 1, 9 Triliun di tahun anggaran 2018 karena menyusutnya pemasukan daerah di sektor pendapatan.

“Namun kami tidak dapat menolak, karena itu merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Hanya saja mengharapkan legislatif dapat meminimalisir kenaikan itu supaya beban APBD untuk belanja pegawai tidak semakin membengkak,” tukasnya.

(hoki/rud)

Leave a Reply