SUMENEP, LimaDetik.Com – Gayung bersambut, wacana pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baik untuk pendidikan maupun untuk PPN sembako mendapat penolakan dari sejumlah pihak.
Penolakan tersebut salah satunya datang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Ketua Fraksi Partai Kebangkita Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Sumenep, Moh. Muhri, S.Th.I kepada media ini mengatakan, pihaknya secara tegas menolak wacana pajak pendidikan dan sembako oleh pemerintah.
“Inikan masih wacana ya, tapi yang jelas kami (F-PKB) Sumenep secara tegas menolak. Sebab ini akan semakin menambah beban buat masyarakat” katanya, Senin (21/6/2021).
Menurut Muhri sapaan akrabnya, pihaknya akan menolak bukan tanpa alasan, sebab jika itu dilakukan oleh pemerintah, sudah dipastikan dalam situasi masyarakat yang saat ini masih dalam kesulitan ekonomi karena pandemi yang belum berakhir akan semakin membebani dan memberatkan.
Baca juga: Tegas, Wacana Pajak Pendidikan Ditolak Ketua DPRD Sumenep
“Sebaiknya wacana pemerintah ini dikaji ulang, sebab kita semua sadari, saat ini kita masih dalam pandemi, ekonomi masyarakat masih terlalu lemah dan belum bisa berdaya. Dan yang pasti kebijakan ini tidak pro rakyat” tegasnya.
Dikatakan mantan Ketua GP.Ansor Sumenep dua periode ini, sebaiknya pemerintah tidak tergesa gesa melakukan (mengenakan pajak, red) untuk sembako dan pendidikan bagi masyarakat. Akan lebih bijak jika benar benar dikaji lebih jauh lagi dampak buruknya bagi masyarakat.
“Jika tidak pro rakyat kami tetap akan menolak, sebab kami masih melihat betapa sulit dan susahnya masyarakat saat ini karena pandemi yang belum juga berakhir” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, KH.Abdul Hamid Ali Munir juga dengan tegas menolak wacana pemerintah untuk PPN pendidikan dan sembako.
(yd/ls)
