Isu Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2023
Oleh: Salwa Januwaryanti
Mahasiswa Semester 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Malang
______________________________
ARTIKEL – Di tahun 2023, sejumlah lembaga multinasional, seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan lembaga rating dunia, memproyeksikan akan terjadi pelambatan ekonomi global, lonjakan inflasi, ancaman resesi, hingga melambatnya perdagangan global.
Bank Dunia memproyeksikan ekonomi global tahun 2023 hanya tumbuh di angka 2,9 persen. Proyeksi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan proyeksi lembaga lain seperti IMF sebesar 2,7 persen. Fitch Ratings bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2023 hanya sebesar 1,4 persen, sementara itu Moody’s memproyeksikan ekonomi global sebesar 2,3 persen.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia optimistis menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,3 persen, bahkan lembaga multinasional memperkirakan Indonesia terkena dampak dari ancaman resesi dunia tersebut. Isu ini membuat kekhawatiran seluruh kalangan masyarakat.
Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa situasi ekonomi dunia tahun 2023 akan gelap bahkan juga mengingatkan untuk terus waspada dalam menyambut 2023, ketika ancaman resesi dan gejolak geopolitik terus membayangi ekonomi global. Meskipun demikian Jokowi masih optimistis, ekonomi Indonesia mampu tumbuh di angka 5 persen.
“Di tahun 2023 ini adalah tahun ujian bagi ekonomi global maupun ekonomi kita, kita tetap harus hati-hati, tetap waspada” kata Jokowi saat membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2023, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (2/1/2023).
“Dengan ketidakpastian yang sulit dihitung, sulit dikalkulasi, kita berharap ekonomi kita masih bisa tumbuh di atas
5 persen” ungkapnya.
Akankah Indonesia benar-benar mengalami kondisi tersebut?
Sementara itu, menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tahun 2023 akan jatuh pada jurang resesi. Hal ini disebabkan karena sebagian besar negara meningkatkan suku bunga secara bersamaan sehingga berimplikasi pada krisis pasar keuangan dan pelemahan ekonomi.
Ia menambahkan, pada tahun 2023 terdapat kemungkinan terjadi resesi, namun Indonesia sedang dalam kondisi yang baik sehingga Sri Mulyani menegaskan untuk tetap waspada. Saat ini, perekonomian Indonesia dalam fase yang baik, kinerja konsumsi, investasi, dan neraca perdagangan pun membaik.
Namun ekonomi global mengalami perlambatan disertai dengan isu geopolitik, sehingga Presiden RI dan IMF yang memperingatkan bahaya resesi adalah bentuk kewajiban pemerintah untuk menjaga Indonesia tetap waspada. Salah satu caranya adalah pengelolaan APBN yang sedang mengalami konsolidasi.
Pertama adalah pembelanjaan yang strategis. “Prioritas nasional tetap, mensupport perbaikan ekonomi, iya. Dulu prioritas utama adalah pada COVID-19 di bidang kesehatan. Sekarang bisa dialokasikan ke sektor lain. Tahun ini anggaran pendidikan sebanyak 612 Triliun. Ini tertinggi. Hal ini membuktikan keinginan Pemerintah untuk terus menjaga dan membangun pondasi Indonesia.
Apabila ingin Indonesia menjadi negara high income, sumber daya manusia adalah yang terpenting. Dana Abadi LPDP menjadi salah satunya. Dana LPDP sekarang mencapai 130 Triliun dan membiayai 35.000 mahasiswa melalui beasiswa. “Hal ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga keberlangsungannya di masa depan dengan perhatian lebih pada sektor pendidikan tinggi,” tegasnya.
Dari narasi di atas, Indonesia diperkirakan tidak akan mengalami kontraksi/pelambatan ekonomi bahkan resesi. Meski demikian, terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar terhindar dari kontraksi ekonomi.
Pertama, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat luas harus membangun sinergi yang baik. Kedua, pemerintah harus dapat menjaga stabilitas sosial dan politik dalam masyarakat agar konsumsi dan investasi bisa mengalir dengan lancar, terutama pada periode pemilu.
Ketiga, pemerintah harus segera merealisasikan anggaran belanjanya terutama untuk perlindungan sosial, subsidi, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Jangan sampai anggaran tersebut realisasinya menumpuk di akhir tahun.
Keempat, dengan kekuatan APBN, pemerintah harus serius mengembangkan dan memberdayakan UMKM. Hal ini karena Indonesia memiliki 64 juta UMKM yang mewakili 99 persen dari total kegiatan bisnis. UMKM sendiri mampu menyerap 97 persen lapangan kerja serta mampu menyumbang 60 persen dari PDB Indonesia.
Kelima, pembangunan infrastruktur terus digenjot untuk menghubungkan sumber produksi dengan pusat-pusat pemasaran. Keenam, pemerintah mendorong peningkatan komoditas ekspor dengan memberikan simplifikasi prosedural, diplomasi kuota dan tarif, dan peningkatan akses pasar di luar negeri.
Ketujuh, pemerintah beserta Bank Indonesia diharapkan bersama-sama menjaga agar tingkat inflasi dapat terkendali sesuai perannya masing-masing. Bank Indonesia dengan kebijakan moneter berperan mengontrol jumlah uang yang beredar dalam perekonomian.
Sementara pemerintah dengan kebijakan fiskal berperan dalam mengendalikan harga barang/jasa dalam perekonomian dan menjaga pendapatan masyarakat agar tetap stabil. Apabila ketujuh langkah perbaikan di atas dijalankan dengan baik, kita optimistis Indonesia akan mampu terhindar dari kontraksi ekonomi dan resesi di tahun 2023.
Diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka di atas 5 persen dengan tingkat inflasi terkendali di kisaran 3 persen. Ekspor komoditas produk dalam negeri diharapkan tetap meningkat seiring dengan nilai investasi dan neraca perdagangan menunjukkan nilai positif.
