Kapolri : Isu Rohingya Dimanfaatkan Orang Tertentu Buat Serang Pemerintah

Limadetik.com,Jakarta – Isu Rohigya di Myanmar begitu deras nya terasa ditengah bangsa Indonesia,begitu cepatnya bergulir dan digoreng dengan berbagai opini yang sasaran nya di arahkan ke pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Tentunya hal ini pasti ada orang-orang atau pun kelompok-kelompok tertentu yang mencoba mengambil manfaat di dalam nya hingga dengan begitu mudah nya memberi penilaian berdasarkan pemikiran sendiri.

Hal itu ditegaskan oleh Kapolri Jenderal Tito karnavian. Dia menyatakan hal itu berdasarkan hasil analisis menggunakan perangkat lunak (software) terhadap media sosial Twitter. Kelompok tertentu di Indonesia memanfaatkan isu Rohingya untuk membangun sentimen antipati umat Islam terhadap pemerintahan Jokowi.

“Dari hasil penelitian (software Opinion Analysist) isu ini lebih banyak dikemas untuk ‘digoreng’ menyerang pemerintah, dianggap lemah. Padahal pemerintah sudah lakukan langkah yang pas,” kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2017).

Menurut Tito, cara-cara yang dilakukan kelompok tersebut pernah digunakan dalam Pilkada Serentak 2017 untuk menyerang salah satu pasangan calon dan pemerintah.

“Sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipakai untuk digoreng-goreng. Ini penelitian ini dari software Opinion Analysist,” katanya.

Tito mengatakan, Munculnya sentimen keagamaan justru menjauhkan isu Rohingya dari masalah kemanusiaan.Komentar sejumlah pengguna media sosial yang mengajak umat Islam antipati terhadap Pemerintahan Jokowi pun lebih banyak dibandingkan ajakan memberi bantuan kemanusiaan dalam menyikapi konflik berkepanjangan di myammar.

“Isu di Twitter lebih banyak mengajak kelompok umat Islam lain berantipati pada pemerintah dan presiden, dibanding berusaha melakukan kegiatan kemanusiaan,” ujar jenderal polisi bintang empat itu.

Sementara itu, Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah berencana menggelar aksi solidaritas Rohingya di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (8/9). Tito menilai, masyarakat tidak perlu menggelar aksi merespons konflik Rohingya.

Menurut Tito, masyarakat tidak perlu melakukan aksi di Candi Borobudur sebab pemerintah telah mengambil langkah diplomatik dengan mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.

“Semua sudah bergerak. Jadi tidak dalam aksi kekerasan. Kalau ada yang mau demo, kekerasan, mending tidak usah,” tutur Tito.(yd)

 

sumber :Arn

Leave a Reply