https://limadetik.com/

Kata Siapa Kerumunan Tidak Diperbolehkan?

Kata Siapa Kerumunan Tidak Diperbolehkan?
FOTO: Kerumunan warga (@limadetik.com)

OLEH: Moh. Muklis
________________________

LIMADETIK.com – Di tengah wabah covid-19, secara parsial banyak institusi pendidikan yang membuat otoritas kebijakan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh (daring). Hal tersebut merupakan sebuah upaya preventif untuk mencegah akselerasi penularan virus secara massal.

limadetik branding

Maka dari situ, setiap kampus berupaya mengakuisisi kendali untuk menekan eskalasi angka covid-19 dengan adanya pembelajaran jarak jauh. Walaupun, jika dikonsiderasikan masih banyak liabilitas dalam implementasi mekanisme pembelajaran tersebut. Tidak bisa dipungkiri, realitas tersebut semakin membawa diaspora terutama dalam hal literatur dan internalisasi substansi materi dalam bangku perkuliahan.

Di Kabupaten Sumenep sendiri, Dinas Pendidikan mengeluarkan peraturan dalam bentuk Menristekdikti No. 2 Tahun 2022 atas adanya Inmendagri No. 10 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, level 2 dan level 1 Corona Virus Desease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Sumenep masuk dalam klasifikasi level 2, sehingga mengharuskan adanya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dari tanggal 17 Februari s/d 26 Februari 2022.

Baca Juga :  Suasana Pembelajaran di Dalam Kelas

Secara implisit peraturan tersebut mengintsruksikan agar masyarakat tidak melakukan kerumusan dan mobilisasi yang dapat mengakselerasi angka penularan covi-19. Namun, beda halnya dengan kampus STKIP PGRI Sumenep yang hanya mengikuti instruksi untuk tidak melakukan pembelajaran secara luring, berdasarkan menristekdikti di atas.

Sedangkan dalam persoalan administrasif, pimpinan dan pengelola malah tak mengindahkan peraturan tersebut, karena membiarkan kerumunan dalam jumlah yang cukup besar terjadi dalam lingkungan kampus. Tidak hanya di situ, bahkan mahasiswa yang ada dalam kerumunan tersebut saling berdesakan dan berdempetan, sehingga muncul pertanyaan yang cukup besar dalam melihat realitas tersebut.

Baca Juga :  NU dan Pluralisme Kita untuk Kemajuan Indonesia

Karena pimpinan dan segenap pengelola gagal dalam memahami menristekdiksi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan tersebut. Pimpinan dan segenap pengelola memiliki konstruksi pemikiran yang picik dengan melimitasikan peraturan tersebut hanya pada praktik pembelajaran.

Padahal realitasnya peraturan tersebut dibuat dengan substansi sebagai upaya preventif dalam menghadapi covid-19. Sedangkan di lain sisi, kampus memahami bahwa kerumunan yang dimaksud hanya dilarang dalam konteks praktik pendidikan, sehingga kampus menarik sebuah konklusi bahwa kerumunan dalam persoalan administratif bukanlah sebuah permasalahan. Padahal di era digitalisasi seperti sekarang ini, semua hal sudah berbasis online, sehingga mahasiswa dalam mengurus setiap kepentingan yang korelasinya dengan pendidikan tidak perlu datang ke kampus, karena adanya prospek menimbulkan kerumunan.
________________________________

Baca Juga :  Erfandi Melawan, Pilkades Tertunda

Catatan: Seluruh isi artikel sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, limadetik.com dalam hal ini tidak ikut ambil bagian jika dikemudian hari terjadi masalah.

Tinggalkan Balasan