KPU Sumenep Tolak Tiga Berkas Partai Politik

Kantor KPU Sumenep

SUMENEP, Limadetik.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur menolak tiga berkas partai politik (Parpol). Ketiganya adalah PDI P, NasDem dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

KPU membuka pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019 sejak 3 Oktober 2017 lalu. Masa pendaftaran berakhir hingga hari ini, Jum’at (13/10/2017)

Komisioner KPU Ach. Zubaidi menjelaskan, sejak dibuka baru ada empat parpol yang menyerahkan dokumen salinan bukti keanggotaan kepada KPU Sumenep.

Empat parpol itu adalah PDI-P, Partai Perindo, Partai NasDem, dan PSI. Dari empat Parpol yang berkasnya lengkap hanya Partai Perindo.

“Sejak kemarin baru empat parpol yang menyerahkan dokumen salinan bukti keanggotaan. Namun, baru satu yang dinyatakan lengkap, tiga diantaranya berkasnya dikembalikan,” kata Ach. Zubaidi,

Sementara dokumen yang diserahkan setiap parpol berupa daftar nama dan alamat anggota partai. Itu diserahkan dalam bentuk Lampiran 2 Model F2-Parpol.

Selain itu, salinan kartu tanda anggota partai dan salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e KTP)atau surat keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Setiap parpol wajib mengunggah dokumen-dokumen persyaratan ke dalam aplikasi yang diberi nama Sipol. Setelah itu parpol mencetak dokumen yang telah diunggah untuk diserahkan kepada KPU.

Sesuai data di Sipol Partai NasDem Sumenep memiliki 1201 anggota, sementara soft copy dan hard copy keanggotaan yang diserah ke KPU setempat baru 240 anggota. Sementara untuk PSI Sumenep tercatat di Sipol 1328 anggota yang diserahkan bentuk sof copy 1297 anggota. Dengan begitu dua parpol itu harus memperbaiki kekurangan tersebut.

“Bagi Parpol yang berkasnya dikembalikan masih ada waktu untuk memperbaiki,” ucapnya.

Sesuai Keputusan KPU Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi, parpol bisa menjadi peserta pemilu harus memiliki anggota minimal 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan parpol tingkat kabupaten/kota. (hoki/rud)

Leave a Reply