SITUBONDO, Limadetik.com – Prona (Program Nasional Agraria) masih saja menjadi polemik. Salah satunya yang terjadi adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang dilaporkan oleh pengiat anti korupsi LSM GP Sakera (Gerakan Perlawanan Situbondo Anti Korupsi Edukasi Resistensi dan Advokasi) pada Rabu, (20/12/2017) sekitar jam 15.00 Wib ke Kejaksaan Negeri Situbondo.

Dalam proses Prona yang dilakukan oleh pemerintah untuk melegalisasi aset, khususnya tanah milik masyarakat, diduga ada praktek pungutan liar. Hal itu diduga terjadi di Desa Pokaan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo.

Ketua LSM GP Sakera Syaiful Bahri, mengaku, “Hasil klarifikasi kepada Ketua BPN Situbondo dan beberapa warga Desa pokaan serta pengakuan panitia juga kepala desa, telah terjadi pungutan ¬†sebesar 600 ribu rupiah per bidang”.

Syaiful menambahkan, “Dan GP Sakera melaporkan pengaduan terkait dugaan pungli ini ke Kejaksaan Negeri Situbondo dan diterima oleh pihak Kejaksaan yang akan dilanjutkan ke Kajari Situbondo”.

Terpisah, Koordinator Prona Desa Pokaan, Imam Budiyanto mengatakan, “Biaya Itu kami ambil untuk administrasi seperti pembelian materai, foto copy dan lain-lain. Ketimbang warga mengurus sendiri. Mana biaya wira-wirinya,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Desa Pokaan Askur Hasan membenarkan adanya pungutan biaya tersebut.

“Iya benar, biaya ini memang ada karena ini sudah menjadi kesepakatan seluruh kepala desa di kabupaten,” singkatnya. (Aka/yd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here