Megakorupsi dan Dilematisme Jokowi dibalik KPK Vs Pansus Hak Angket

M.U_ud aktivis fkmsb wil.bangkalan

Penulis : M_Uud Kader FKMSB Wilayah Bangkalan.

Artikel – Kasus Korupsi E-KTP menjadi pusat atensi internasional, khususnya bangsa Indonesia sendiri. Menurut nasional.kompas.com (16/6/16), Mega korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun. Kerugian tersebut merupakan salah satu kerugian terbesar sepanjang sejarah kasus Korupsi di Indonesia.

Keterlibatan Kasus korupsi E-KTP itu memunculkan sejumlah anggota parlemen dari masing-masing fraksi di DPR RI. Diantaranya adalah dari  empat anggota fraksi PDIP, dua anggota GOLKAR dan DEMOKRAT, dan masing-masing satu anggota dari fraksi PPP, PKB, PKS, dan PAN. Keberhasilan KPK mengusut dan mengungkap Kasus korupsi E-KTP memunculkan penetrasi manuver dari beberapa anggota DPR, yaitu dengan mekanisme Hak Angket oleh anggota DPR terhadap KPK yang beranggotakan dari fraksi PDIP, PPP, GOLKAR, dan NASDEM.

Ada dua elemen yang menjadi kunci utama untuk memahami, yaitu” Hak Angket dan KPK.” :

Pertama, Secara konstitusi Hak Angket dari DPR yang ditujukan ke KPK itu inkonstitusional, sesuai UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kedua, KPK adalah lembaga negara bukan lembaga pemerintah seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sesuai UU no 20 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 3 KPK yang berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Sampai saat ini walaupun ada penjelasan atau pendapat dari pakar hukum terkait status hak angket belum ada sumber data yang valid menurut Undang-undang yang berlaku.

Ketimpangan dalam menginterpretasikan UU mengenai Hak Angket dan status kelembagaan KPK menuai kontroversi baik di tataran parlemen maupun Pakar Hukum. Cuma mari kita merenungkan bersama baik secara aspek konstitusi maupun kronologi. Pertama, UU tentang KPK sudah diatur dalam UUD nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU nomor 17 tahun 2017 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD).

Dengan demikian belum ada sumber dasar legitimasi atas hak Angket KPK. Kedua, secara kronologis dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Fahri Hamzah memunculkan intrupsi oleh anggota DPR yang lain, namun diabaikan. sehingga menyebabkan kontroversi di internal DPR sendiri. Ketiga, secara antropologis yang terlibat dalam kasus korupsi itu adalah salah satu anggota parlemen DPR sendiri, termasuk Ketua DPR RI Setya Novanto. Sehingga tidak heran kalau Pansus tetap mempertahankan hak angket yang akan berakhir pada tanggal 28 September 2017 mendatang.

Limitasi hak angket di mahkamah konstitusi yang akan berakhir pada tanggal 28 September mendatang menjadi pusat atensi masyarakat, parlemen, politisi, dan pejabat negara. Pasalnya Presiden RI Jokowi merupakan salah satu steakholder arah determinasi hak angket terhadap KPK. Melihat Pansus hak angket yang merupakan representasi dari salah satu parpol pendukung pemerintah, jelas rasa dilema Jokowi untuk mendeterminasikan final status hak angket terasa sulit,Karena pada 2019 mendatang kemungkinan besar Jokowi akan mencalonkan kembali sebagai calon presiden kedua kalinya, rasa kekhawatiran dan kebimbangan terhadap dukungan dan rekomendasi dari partai politik akan musnah jika hak angket itu dibekukan.

Tentu hal itu menyangkut reputasi anggota DPR dan partai politik serta kepercayaan masyarakat terhadap DPR akan semakin berkurang. Di sisi lain, visi utama Presiden Jokowi adalah untuk memberantas maraknya korupsi di Indonesia dengan bermitra dengan KPK. Hal itu terbukti selama di era kepemimpinan Jokowi banyak pengungkapan kasus Korupsi baik di ranah lokal, regional maupun nasional. Rasa kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi dalam mengusut tuntas kasus Korupsi terbilang sangat meningkat. Dengan kata lain, apabila presiden Jokowi memutuskan  keabsahan status hak angket DPR terhadap KPK, rasa kepercayaan dan keyakinan masyarakat akan kandas. Jadi simple, mau pilih Rakyat atau Parpol.?

Tim : LD

Leave a Reply