Mathur Husairy, Anggota DPRD Jawa Timur

BANGKALAN, Limadetik.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur terus mendorong Pemkab Bangkalan untuk perbaikan data kemiskinan yang selama ini menjadi masalah bagi Pemerintah setempat. Dukungan itu sendiri datang khususnya dari Mathur Husyairi salah satu anggota DPRD Provinsi Jatim asal Bangkalan.

Mathur berpendapat kalau untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan seharusnya dinas terkait (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dispenduk Capil) bisa duduk bareng untuk menimalisir data-data yang belum valid selama ini.

“Untuk menyelesaikan ketimpangan kemiskinan di Bangkalan harusnya Dinkes dan Rumah sakit sudah punya database, dan data itu bisa disandingkan dengan data di Dinsos dan dispenduk. Artinya data permohonan itu jadi satu agar mudah ketemu masalahnya di mana” katanya, Sabtu (18/1/2020).

Di samping itu, lanjut Mathur dia juga mendukung langkah Dinkes dan Rumah sakit yang mengeluarkan formulir bermaterai untuk bea kesmaskin yang ditandatangani pemohon dan kepala desa. Sebab kata Mathur, hal ini merupakan strategi dan upaya untuk mendekati valid.

“Jadi sala satu cara untuk mencegah kebocoran, dalam artian, biar Kabupaten Bangkalan tidak terbebani orang yang selalu mengaku miskin ketika berobat, dan itu saya dukung” ujarnya.

Aktivis anti korupsi itu menilai, jika Dinkes sudah melakukan sanding data ke Dispendukcapil, kemudian data yang cocok diketahui berapa, tinggal Dinsos meminta data itu untuk disandingkan dengan data yang dimiliki.

“Kemudian Dinsos ini menyandingkan mana yang dianggap sudah meninggal, pindah, dan NIK-nya tidak sama, ini betul apa tidak,” kata dia.

Maka sambung Mathur, jika langkah tersebut telah dilakukan, lanjut dia, Dinsos tinggal melaporkan ke Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial.

“Maka Dinsos jangan mengaku data dari departemen sosial itu paling benar. Karena hasil verfalnya juga belum kelar,” ujar dia.

Dikatakan Mathur, pada dasarnya Dinsos terbantu dengan terobosan yang dilakukan Dinkes dan Rumah Sakit.

“Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah dinsos dengan proses verfal yang dilakukan di bawah dengan operator desa yang tidak jalan akan melakukan hal yang sama?” tanya dia. (Moh. Iksan/ron/yd).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here