Ilustrasi

SUMENEP, Limadetik.com Pemerintah Indonesia melempar wacana tentang program sertifikat pra nikah bagi masyarakat yang hendak menikah. Namun, hal itu masih menuai pro dan kontra di masyarakat. Ada yang setuju, ada pula yang dengan tegas menolak.

Rencana untuk mengeluarkan sertifikat nikah ini awalnya disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy. Dia mengatakan akan mempertimbangkan kewajiban memiliki sertifikat menikah bagi pasangan yang hendak menikah. Sertifikat itu diberikan terkait edukasi kesehatan agar pasangan mantap menjalani kehidupan pasca nikah.

Menanggapi wacana tersebut, Kasubag TU Kemenag Sumenep, Jawa Timur, Mukh. Anif mengatakan, jika wacana sertifikat pra nikah tersebut benar-benar menjadi aturan, maka dipastikan membutuhkan sosialisasi ekstra kepada masyarakat.

“Karena, kultur masyarakat Sumenep sangat beda dengan daerah lain. Jadi membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat,” katanya, Rabu (4/12/2019).

Tujuan awal wacana sertifikat pra nikah, sambung Anif, untuk memberikan pemahaman kepada tentang tujuan perkawinan. Bahwa menikah bukan hanya sebatas menyalurkan hawa nafsu.

Pasalnya, selain sebatas memenuhi kebutuhan seksual, dalam perkawinan itu juga untuk memperoleh ketenangan dan memperoleh keturunan yang sah sesuai aturan agama dan hukum di Indonesia.

“Jadi, masyarakat yang mau menikah atau kawin itu harus mempersiapkan secara mental agar perkawinan itu tumbuh dengan baik hingga akhir hayat,” tegasnya.

Dia melanjutkan, selama tidak membebani pada masyarakat, sertifikat pra nikah itu tidak masalah diberlakukan, bahkan sangat bagus, karena tanpa tahu tujuan perkawinan akan rentan perceraian.

Menurutnya, Pemerintah sudah lama melakukan bimbingan nikah. Hanya saja, bimbingan nikah itu dilakukan bagi masyarakat yang telah menikah, bukan sebelum menikah. “Jadi intinya itu sebelum melakukan pernikahan, akan dilakukan bimbingan,” imbuhnya. (hoki/yt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here