BANGKALAN, limadetik.com — Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan layangkan surat somasi terhadap Dinas Sosial (Dinsos) setempat atas tidak adanya respon dari Dinas tersebut terkait data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Tak tanggung-tanggung Parlemen di Kota Bumi Sholawat julukan Kabupaten Bangkalan ini melayangkan dua Surat sekaligus. Surat pertama berupa hearing dengan dinas sosial dan komisi D sebagai mitra kerjanya untuk melakukan evaluasi terkait di laouncingnya program BPNT oleh Bupati Abd Latif Amin Imron beberapa waktu lalu.

Sedangkan untuk surat yang kedua adalah surat somasi yang ditujukan kepada Dinsos terkait permohonan daftar nama atau NIK penerima pada tanggal 11 Juni 2019 yang tidak dihiraukan oleh Dinsos Bangkalan, Jawa Timur.

Pada persoalan surat yang dilayangkan terhadap Dinsos ini, Komisi D mengancam akan melaporkan ke Provinsi Jawa Timur, BPKP sampai ke pusat jika sampai hari Senin 24 Juni 2019 tidak juga diberikan data penerima BPNT yang dimintanya.

“Ya kita tunggu nanti lah, sampai pada hari Senin 24 Juni, apakah Dinsos datang pada jam 09 (pagi, red) dan menyerahkan data yang kita minta, atau malah tidak datanh” ucap Abdurrahman Tahir, Jumat (21/6/2019).

Menurut Komisi D, pihaknya mencurigai bahwa ada yang tidak beres pada daftar penerima BPNT saat setelah di laouncing berarti di bawah sudah siap. “Sebagai fungsi kontrol pada setiap kegiatan eksekutif, kami hanya ingin menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat, saya yakin ada yang kurang baik di bawah,” terangnya.

Pastinya, kata Politisi Partai Demokrat ini, pihak Komisi D sudah mengirimkan surat secara resmi berupa somasi dan hearing sekaligus. Baik ke Dinsos dan juga memanggil pihak BRI Cabang Bangkalan.

“Kita tidak main-main atas pemanggilan ini, sebab kami masih belum sepenuhnuhnya percaya dengan data tersebut,” imbuhnya. (ron/yd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here