Sumenep, 7 November 2019
Limadetik.com, Oleh: Yant Kaiy

OPINI — Penyelenggaraan pesta demokrasi tingkat desa serentak 7 November 2019 hari ini di Kabupaten Sumenep sedang berlangsung. Pernak-pernik cerita di dalamnya menghias dan membekas di ingatan setiap individu. Pro-kontra tetap mengiringi perjalanan nuansa tata laksana yang terbilang baru. Mulai dari seleksi skoring, tidak adanya biaya pendaftaran, hingga kampanya dialogis dalam penyampaian Visi dan Misi.

Itikad baik dari pemangku kepentingan dalam hal ini Pemkab Sumenep via Kabag Pemdes, bahwa Pilkades serentak ini bertujuan untuk mendapatkan pemimpin desa yang benar-benar punya kapasitas, kompetensi dan terlebih lagi kapabilitas.

Dari seleksi yang sangat ketat ini barangkali bisa mengakomodir seorang warga yang “kurang mampu” dari sisi dana bisa ikut andil dalam kompetisi Pilkades.

Namun realitas di lapangan tidak berbuah manis. Seorang Cakades (Calon Kepala Desa) tidak sedikit  dalam menggelontorkan budget.

Sisi budget dalam setiap kompetisi apa pun; baik itu Pilpres, Pilgub, Pilkada, Pileg, dan Pilkades, ternyata seorang kandidat harus melepaskan harta kekayaannya untuk bisa menjadi kampiun. Sangat ironis memang.

Dilema ini tak bisa dianulir dari setiap pesta demokrasi itu sendiri. Ia akan terus mengiringi sepak-terjang di sirkuit demokrasi era milenial. Mulai dari open house, sosialisasi program kerja yang dicanangkan kalau terpilih nanti, media promosi, hingga pelaksanaan doa bersama yang tidak sedikit menguras kantong uang sang kandidat. Bahkan setelah menang pun, sang kampiun masih dibebani pesta seremonial yang dihadiri tamu dari berbagai lapisan masyarakat.

Demikianlah fakta di lapangan yang terjadi. Dilema ini senantiasa menghiasi story perjalanan seorang penakluk. Entah sampai kapan tradisi ini akan berakhir dari setiap pesta demokrasi di bumi nusantara? Kita memang harus optimis, bahwa “kepahitan” ini adalah pil penyembuh pada saatnya nanti!

Dari sekian banyak anggaran yang digelontorkan seorang kandidat, paling rawan dalam pesta demokrasi adalah Pilkades. Rawan terjadinya kebangkrutan pada seorang Cakades, baik yang terpilih dan lebih lagi kepada yang tersingkir. Terjadinya negoisasi dari harga satu suara antara Cakades yang satu dengan lainnya semakin menaikkan persaingan harga itu sendiri.

Pemilih memang tidak menetapkan harga, tapi lazimnya harga itu harus lebih tinggi dari harga tawaran semula. Kalau tidak begitu, kans mendapatkan suara terbanyak mungkin tinggal impian belaka.

Bercermin dari sinilah, bisa dibayangkan seorang Cakades harus menyiapkan dana besar untuk bisa meraup suara terbanyak. Kalau sudah begitu, apakah tujuan akhir dari kompetisi ini.

Apakah seorang Cakades yang maju ke pertarungan politik ini ingin meraih prestasi dalam membangun desanya, atau hanya ingin menaikkan prestise? Semua jawaban itu akan berpulang ketika seorang Cakades menjalankan amanahnya!.

Penulis adalah Ketua Sanggar Adinda 
Pasongsongan-Sumenep

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here