Minggu, 10 November 2019

Opini: Yant Kaiy.

Limadetik.com — Seperti dilansir oleh beberapa media online, bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sumenep tahun 2019 mencapai Rp 1.801.406,- Hal itu disampaikan Kadisnakertrans, Moh. Fadhilah di hadapan awak media beberapa waktu lalu. Kabar menggembirakan ini tentu disambut baik oleh para tenaga kerja yang ada di Kabupaten Sumenep. Sedangkan UMK Sumenep pada tahun 2018 berada di level Rp 1,6 juta.

Akankah regulasi ini berjalan sesuai dengan harapan semua pihak? Kalau memang ia, maka tidak pelak seluruh karyawan akan hidup berkecukupan. Mungkin, beberapa kebutuhan hidup akan terpenuhi. Tapi selama ini impian itu tidak berbanding lurus dengan realita di lapangan.
Lalu bagaimana dengan nasib guru honorer?.

Perjalanan panjang para guru honorer di Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep nasibnya sangat memprihatinkan. Teramat sangat memilukan. Rata-rata mereka menerima upah Rp 15.000,- per sekali masuk. Kalau dikalikan 26 hari masuk mereka memperoleh hasil keringatnya sebesar Rp 390.000,-. Sangat tidak manusiawi memang. Tapi itulah ilustrasi sebenarnya.

Pada tahun 2018 lalu ada pernyataan pejabat publik pusat yang mengatakan kalau gaji Guru Tidak Tetap (GTT) mencapai angka lebih dari UMK setempat, itu bohong besar. Mereka dengan tidak beradabnya membuat pernyataan yang mengiris hati nurani para guru di seluruh tanah air.

Mereka melakukan tindakan hoax menjijikkan. Tidak pantas pejabat publik melanggar etika memalukan. Sedangkan dirinya memakai baju dinas dan makan dari hasil keringat rakyat.
Selama ini memang ada perhatian dari Pemkab Sumenep terhadap nasib guru honorer, yakni berupa Tunjangan Transportasi sebesar Rp 900.000,- setiap tahun. Insentif ini sedikit mengobati luka menganga guru honorer. Tapi ini masih belum mencapai impian banyak guru sukwan.

Sedangkan sekolah tempat mengajar guru honorer tersebut, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena BOS (Biaya Operasional Sekolah) aturannya bukan untuk membayar guru sukwan. Para kepala sekolah menghadapi dilema berkepanjangan dari tahun ke tahun. Mereka sesungguhnya masih memiliki hati nurani mau memikirkan nasib anak buahnya.

Lalu bagaimana dengan DPRD Kabupaten Sumenep?. Lembaga negara terhormat yang notabene sebagai corong aspirasi rakyat sejatinya bisa menyuarakan kenyataan pahit ini. Toh, guru honorer juga manusia yang punya anak-istri.

Sebagai anak bangsa, mereka juga berhak mendapatkan potongan “kue” APBN atau APBD atas jasanya mencerdaskan anak-anak kita.
Semoga impian hidup tenteram di tanah kelahiran akan berbuah manis. Bukan bermimpi untuk menjadi buruh di luar negeri.

Penulis adalah, Ketua Sanggar Adinda Pasongsongan, Sumenep.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here