ILUSTRASI

SUMENEP, limadetik.com — Masalah jual beli tembakau luar yang berpotensi masuk ke Sumenep, Jawa Timur, Pemerintah dan anggota DPRD tidak satu suara.

Buktinya, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (Dispertahortbun) Sumenep membebaskan tembakau luar masuk ke kabupaten berlambang Kuda Terbang. Sedankan Ketua DPRD Sumenep sementara, KH. Abd Hamid Ali Munir melarang perwakilan perusahaan membeli tembakau luar Madura.

“Pasti ada sanksi, jika perwakilan perusahaan diketahui mencampur pembelian tembakau Madura dan tembakau luar,” kata KH. Abd. Hamid Ali Munir, Rabu (11/9/2019).

BACA: Pemerintah Mulai Bebaskan Tembakau Luar Daerah Masuk ke Sumenep

Sanksi itu kata politisi senior PKB, diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian dan Pengusahaan Tembakau. Dalam Perda tersebut, sanksi yang diberikan berupa sanksi adminitrasi, yakni ijinnya bisa dicabut.

“Sanksi itu juga berlaku bagi petani yang sengaja mencampur tembakau Madura dengan tembakau luar Madura,” tegasnya.

Sebelumnya, Dispertahortbun mulai melegalkan tembakau luar masuk ke kabupaten Sumenep.

Kepala Bidang Perkebunan, Dispertahorbun Sumenep, Abd Hamid mengungkapkan, karena belum ada sanksi secara tegas yang mengatur soal perdagangan tembakau lintas daerah tersebut. Apalagi saat ini telah masuk era globalisasi atau perdagangan bebas, tak terkecuali tembakau jawa yang berpotensi Sumenep.

“Tidak ada (sanksi, Red). Tidak ada yang mengatur, kan itu perdagangan bebas, apalagi cuma sama-sama Jawa Timur,” katanya, Selasa (10/9/2019). (hoki/yt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here