SUMENEP, Limadetik.com – Pelayanan publik Pemerintah Sumenep, Jawa Timur untuk masyarakat kepulauan menjadi atensi anggota Ombudsman RI, Suaedy. Pasalnya, pelayanan publik di kepulauan kerap kali jauh dari harapan.
“Berdasarkan data kami, ada beberapa faktor yang menjadi kendala, diantaranya jaringan listrik, jaringan sinyal dan alat transportasi laut,” katanya disela-sela kunjungannya di Sumenep, Jum’at (14/9/2018).
Padahal, listrik dan sinyal ini memiliki dampak besar terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan administrasi kependudukan yang ada di kepulauan, seperti Kangean.
Dia menyarankan, agar pemerintah lebih maksimal dalam menangani persoalan yang menjadi penyebab tidak mulusnya pelayanan di kepulauan Sumenep. Selama jaringan listrik, sinyal dan alat transportasi laut tidak ada perubahan, pihaknya tidak yakin pelayan publik akan berjalan maksimal.
Persoalan yang dialami Sumenep berbeda dengan daerah lain. Sumenep yang terdiri dari beberapa pulau memiliki persoalan yang tidak mudah menanganinya. Tetapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan.
Sumenep terdiri dari 27 kecamatan. 9 kecamatan berada di kepulauan dan 17 kecamatan di daratan. Termasuk pula memiliki 126 pulau. Sebagian pulau tidak berpenghuni.
Suaedy menegaskan, mendorong pemerintah Provinsi Jatim dan Pusat agar terus mendukung pemerintah daerah keluar dari persolana rendahnya pelayanan publik bagi warga terpencil di kepulauan akibat beberapa persoalan tersebut.
“Persoalan listrik di kepulauan yang nyalanya bergantian, ini perlu untuk segera ditangani. Karena listrik termasuk alat pendukung terhadap kebaikan pelayanan publik,” tukasnya.(hoki/rud)
