Organisasi HAM Dunia Tuntut Saudi Tidak Politisasi Haji

MEKKAH, Limadetik.com – Beberapa organisasi internasional telah menyuarakan keprihatinan atas politisasi ibadah haji yang dilakukan pemerintah Saudi atas warga Qatar dan menuntut kerajaan untuk mencabut pembatasan yang dikenakan terhadap hak asasi manusia untuk beribadah.

Free Voice Organization, menyampaikan keprihatinan mendalam mengenai pelanggaran hak ini, sementara Organisasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Swiss (SOPHR) menuntut pemerintah Saudi untuk mencabut semua pembatasan yang dikenakan pada hak untuk beribadah dan melakukan ritual keagamaan.

Organisasi Swadaya Masyarakat untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia (SOPHR) yang berbasis di Swiss meminta pemerintah Saudi untuk mengangkat semua pembatasan yang diberlakukan pada hak untuk beribadah dan melakukan ritual keagamaan.

“Semua pelanggaran yang dilakukan pada masa blokade, termasuk menghalangi pelaksanaan upacara keagamaan, adalah pelanggaran sistematis yang menempatkan mereka yang bertanggung jawab (Arab Saudi) berada dibawah tuntutan hukum internasional,” kata SOPHR dalam siaran persnya pada hari Selasa (01/08).

Sedangkan The Free Voice Organization sbagaimana dilaporkan the Peninsula Qatar pada Rabu (02/07) mengatakan bahwa krisis Teluk berlanjut hingga mempengaruhi ritus keagamaan di samping semua pelanggaran hak asasi manusia serius yang dihadapi masyarakat Teluk dan terutama rakyat Qatar sebagai akibat blokade.

Sebeumnya, Majelis Nasional Hak Asasi Manusia (NHRC) Qatar dan Organisasi Hak Asasi Manusia Arab (AOHR) yang berbasis di Inggris juga mengeluarkan pernyataan yang meminta fasilitasi persiapan haji di Arab Saudi.

AOHR menekankan bahwa meskipun mengizinkan Iran untuk memiliki konsulat selama masa haji, Saudi tidak memberi tawaran sama ke Qatar.

Tindakan pemaksaan lain juga dilakukan Arab Saudi dengan memaksa jamaah haji terbang ke Makkah tidak menggunakan maskapai penerbangan Qatar Airways, dimana hal itu berarti menggandakan beban finansial, emosional dan fisik yang melanggar hak-hak mobilitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dari Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia.

Organisasi tersebut menuntut agara Arab Saudi tidak menggunakan haji sebagai alat politik yang akan merugikan puluhan ribu peziarah, dan agar Saudi mengambil tindakan politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia yang sesuai untuk memfasilitasi kedatangan peziarah Qatar atau non-Qatar yang datang melalui Qatar.

Beberapa warga Qatar yang memiliki rencana haji menghadapi kesulitan akibat blokade pimpinan Saudi. Orang-orang Qatar memang tidak dilarang melakukan ibadah haji, namun perusahaan yang mengatur perjalanan haji maupun penyedia layanan haji lainnya dikenai banyak pembatasan, termasuk pembatasan penerbangan dari Qatar dan kesulitan dalam mengamankan akomodasi dan transportasi di Arab Saudi. Sebagian besar peziarah dari Qatar mendaftar dengan perusahaan haji yang mengurus akomodasi, makanan dan transportasi mereka di Arab Saudi selama perjalanan ritual haji. (ARN)

LEAVE A REPLY