SUMENEP, limadetik.com – Sejumlah guru SMP Negeri yang mengatasnamakan Forum Calon Kepala Sekolah Ber-Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) SMP melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Sumenep, Jawa Timur, Jum’at (1/2/2019).

Mereka mempertanyakan pelantikan para kepala SMP di Gedung Korpri pada Kamis (3/1/2019) lalu. Pasalnya, versi Ketua Ketua Forum Calon Kepala Sekolah Ber-NUKS SMP Sumenep, RB. Roeska Pandji Adinda, banyak calon kepala SMP yang gagal dilantik.

“Kami perpertanyakan, apakah pengangkatan Kepala SMP itu melalui mekanisme dan berdasarkan regulasi yang benar atau tidak?,” kata Roeska usai audensi.

Sebab, sambung Roeska, masa tugas dan pereodesasi dari Kepala SMP dan SDN di Sumenep tidak sama, antara bulan dan tahun pengangkatan.

“Dari data yang kami dapat, berdasarkan dasar hukum dan regulasi yang ada, untuk pengukuhan, pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat kepala SMP, dari 39 orang yang diundang (dilantik) ada yang memang menjabat kepala sekolah,” ungkapnya.

Padahal, sambungnya di SMP Batu Putih, SK kepala sekolah yang bersangkutan sudah berakhir. Ada yang berakhir 2016, 2017 dan ada juga yang berakhir Oktober 2018. Maka dari itu, pihaknya meminta pengangkatan dan pelantikan tersebut dilakukan peninjauan ulang.

“Termasuk agar penempatan kepala sekolah sesuai zonasi atau domisili,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir berjanji akan meninjaklanjuti aspirasi yang disampaikan para calon kepala sekolah. “Nanti kami tindaklanjuti dengan memanggil pihak BKPSDM (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia),” katanya. (hoki/rud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here