SUMENEP, Limadetik.com – Pembahasan Perubahan Tata Tertib (Tatib) DPRD Sumenep, Jawa Timur tidak berjalan mulus. Sehingga rapat itu berakhir ‘Deadlock’.

Perubahan Tatib itu dilakukan sebagai tindak lanjut disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pembahasan Tatib baru itu dilakukan melalui Panitia Khusus (Pansus).

Saat pembahasan Pansus itu deadlock. Sebab, diantara pasal dalam PP itu dinilai terjadi kontradiktif. Yakni, di pasal 17 dan pasal 23. Di pasal 17 ayat 3 salah berbunyi jika pembahasan raperda APBD 2019 dibahas di Banggar dan timgar. Padahal, dalam pasal 23 point B membahas dan memberikan persetujuan Rancanagan Perda tentang APBD yang diajukan kepala daerah.

“Ditegaskan di Pasal 17 hanya dibahas di Banggar, namun di pasal 23 mengisyaratkan DPRD yang harus membahas dan menyetujui. Jadi, secara keseluruhan anggota dewan,” kata Ketua Pansus Tatib Moh. Subaidi, Rabu (10/10/2018).

Politisi PPP ini mengungkapkan, fakta dalam pasal ini di internal pansus terjadi perdebatan, sehingga pembahasan tidak bisa dilanjutkan. Itu lantaran tidak ada titik temu.

“Bahkan pada saat kami ke Provinsi juga diminta ke Kemendagri untuk meminta penjelasan lebih detail,” bebernya.

Pria yang kini juga menjabat sebagai Ketua komisi IV DPRD melanjutkan, karena sampai detik ini belum ada kepastian dalam perdebatan, maka pembahasan dihentikan. Otomatis dikembalikan kepada pimpinan DPRD.

“Sudah kami kembalikan kepada pimpinan dewan untuk meminta perpanjangan waktu,” ungkapnya.

Lalu bagaimana dengan pembahasan APBD? Subaidi mengaku, bahwa soal pembahasan APBD tidak ada kendala dengan tatib. “Jadi, bisa mengacu kepada tatib yang lama. Apalagi PP saja rancu, sehingga mengacu pada yang lama. Sebab UU MD3 masih berlaku,” tukasnya.(hoki/rud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here