umroh 12 hari

Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai Kemuning Berjalan Aktif, Meskipun Pekerjaan Fisik 2022 di Hentikan

Dengan demikian saat pekerjaan fisik normalisasi Kali Kemuning dilanjutkan sudah tidak ada lagi permasalahan perihal lahan dengan warga

Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai Kemuning Berjalan Aktif, Meskipun Pekerjaan Fisik 2022 di Hentikan
FOTO: Sungai Kali Kemuning Sampang

SAMPANG, Limadetik.com – Proses pembebasan lahan milik warga terdampak, tetap berjalan, dan saat ini pekerjaan pembebasan lahan tersebut hampir 100 persen terlaksana.

Dengan demikian saat pekerjaan fisik normalisasi Kali Kemuning dilanjutkan sudah tidak ada lagi permasalahan perihal lahan dengan warga.

umroh 9 hari

Diketahui, Proyek normalisasi kali kemuning sendiri sudah berjalan selama tiga tahun lebih dengan total lahan terdampak sekitar 70.111,48 Meter persegi atau 7,01 Hektar dan luas bangunan terdampak sekitar2.897,73 Meter persegi atau 0,29 Hektar dengan meliputi 3 Desa, yakni Desa Tanggumung, Desa Panggung dan Desa Pasean.

Adapun wilayah yang juga terdampak, diantaranya kelurahan Dalpenang, Kelurahan Gunung Sekar, Kelurahan Rong Tengah, Kelurahan Karang Dalem, Kelurahan Polagan dan Kelurahan Banyuanyar.

R.P Moh. Zis, Plt Kepala Dinas PUPR Sampang melalui Kabid Pengelolaan Sungai, Indah Sri Wahyuni menjelaskan ada yang sudah telaksana bahkan terbayar, dan untuk memaksimalkan pembebasan di Tahun 2022 pekerjaan dibagi menjadi dua tahap.

“Desa pasean itu sudah selesai dan terbayar, hanya saja untuk tahun 2022 ini pekerjaan terbagi menjadi dua tahap, tahap yang pertama yaitu dua desa dan tiga kelurahan untuk tahap yang kedua tiga kelurahan,” ungkap Indah Sri Wahyuni selaku Kabid Pengelolaan Sungai.

“Untuk tahap yang pertama semua pendataan sudah hampir selesai cuma yang di Kelurahan Dalpenang surat penguasaan fisiknya belum sepenuhnya tandatangani oleh lurah, sehingga pembebasan tanah di situ lambat, sebab jika tidak di tandatangani maka peta bidang tidak akan keluar,” imbuhnya.

Baca Juga :  Diduga Palsukan Tanda Tangan, Oknum Kades di Kecamatan Pengadonan dilaporkan ke Polres OKU

Sementara itu, Lurah Dalpenang Dwi Budiyatno menjelaskan, pihaknya sedang berupaya semaksimal mungkin untuk segera menyelesaikan, dan saat ini sudah sekitar 90 persen yang sudah ditandatangani, namun disamping itu banyak permasalahan terkait kepemilikan tanah milik warga terdampak yang harus benar-benar dipastikan.

“Sebenarnya tidak ada maksud memperlambat tapi warga sendiri sebagian masih bermasalah dalam hal kepemilikan tanahnya, karena sebagian hanya berdasarkan keterangan dari tetangga, sehingga kami mengikuti saran dari PUPR dan BPN kita kumpulkan KTP, KSK dan SPPT,” jelasnya.

Pihaknya sebagai Lurah hanya menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah dan Masyarakat, sehingga kami berusaha untuk memberikan yang terbaik agar tidak muncul permasalahan dikemudian hari.

“Kita dilema saat menghadapi hal seperti ini, saat ditanyakan tentang bukti kepemilikan lahan, hanya berdasarkan katanya, karena sebagian warga tidak memiliki bukti otentik, sedangkan pihak BPN tidak bisa dijalaskan hanya berdasarkan kata tetangga, tapi harus dengan bukti yang valid” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan