SUMENEP, limadetik.com – Aksi boikot taksian/perahu antar pulau atau yang meliputi tiga desa yakni, Desa Sadulang, Pagerungan Kecil dan Tanjung Kiaok yang dilakukan oleh komunitas nelayan oncor (KNO) menjadi polemic panjang dan ditanggapi kepala Desa Sadulang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Hendro Santoso, kepala desa Sadulang menyampaikan bahwa segala kejadian tentunya perlu dewasa menyikapi, mana ranah komunitas nelayan oncor (KNO) dan purse sein.
• Baca juga: Komunitas Nelayan Oncor Sapeken Boikot Perahu Taksi dari Tiga Desa
“Focus saja kepada masalah itu karena saya meyakini semua sama-sama memahami, agar tidak timbul permasalahan baru dan tidak merugikan masyarakat umum” jelasnya Hendro, Rabu (4/11/2020).
Dirinya berharap kepada komunitas nelayan oncor (KNO) untuk diselesaikan dengan musyawarah dan melibatkan tiga desa yang dianggap tidak mematuhi nota kesepahaman tersebut, (Sadulang, Pagerungan Kecil dan Tanjung Kiaok, red).
“Setidaknya semua desa, baik desa sadulang, pagerungan kecil dan tanjung kiaok harus ikut duduk bersama untuk menerbit nota kesepahaman” ujarnya meminta.
Hendro mengaku hanya mendapatkan surat dari kapolsek lalu diminta keterangan, sementara komunitas nelayan oncor (KNO) hanya mengirim surat nota kesepahaman yang terbaru dan itu pihaknya tidak paham maksudnya bagaimana. Soal edaran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur (SIPI) sudah kami sampaikan kepada pengurus purse sein desa sadulang dan tidak beroperasi lagi.
“Sampai saat ini purse sein masih ada di desa sadulang memang iya, karena sudah meminta ijin berlindung kepada desa sadulang, masa oarng yang mau berlindung/ijin menginap tidak boleh, kan kasihan” terang Hendro.
Dirinya mengaku sudah kordinasi kepada korlap aksi boikot di pelabuhan sapeken kemarin, 3 November 2020 saat aksi pertama. “Kami berharap mari kita selesaikan konflik purse sein dengan komunitas nelayan oncor (KNO), masalah taksian jangan dicampur adukkan. Masa menghubungi saya langsung tidak bisa” pungkasnya
(fjrl/yd)
