Pemerintah Desa Perlu Tahu, tak Pasang Baleho DD-ADD Ini Konsekwensinya

ilustrasi

SUMENEP, Limadetik.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur Ach. Masyuni menyarankan agar pemerintah desa  memasang baliho realisasi penggunaan Dasa Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Hal itu sesuai intruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Ri beberapa waktu lalu.

Apabila diketahui ada desa yang enggan memasang baliho, akan dikenakan sanksi.

“Kami sudah menginstruksikan setiap Kepala Desa untuk memasang papan pengumuman di Kantor Desa yang berisikan laporan mengenai semua hal yang berkaitan dengan dana desa,” kata Ach. Masyuni, Senin (10/8/2017).

Menurutnya hal itu sebagai bentuk pengawasan. Adapun yang dipampang dalam baliho tersebut meliputi besaran dana yang diterima desa hingga penggunaan dan realisasinya.

“Supaya masyarakat juga ikut mengawasi, sehingga ada transparansi dalam pengelolaan dana yang bersumber dari APBD dan APBN itu,” ucapnya.

Sayangnya, tidak semua Kepala Desa mengindahkannya. Oleh sebab itu pihaknya akan memberlakukan sanksi kepada Kepala Desa yang tidak memasang papan pengumuman realisasi dana desa.

“Sesuai dengan intruksi presiden yang sudah disampaikan, bahwa jika ada desa yang tidak memasang baliho realisasi penggunaan DD dan ADD maka akan ditegur dan diberikan sanksi berupa tidak dicairkannya dana desa tersebut,” tegasnya.

Instruksi itu turun setelah terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Pamekasan, Presiden langsung memberikan intruksi agar penggunaan dana desa tidak ditilap oleh pejabat desa. Sebab, pemerintah pusat menggolontorkan dana triliunan itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang berada di desa.

“Dana desa diberikan kepada desa untuk mensejahterakan masyarakat, bukan malah untuk di korupsi,” tukasnya.

(hoki/rud)

Leave a Reply