https://limadetik.com/
Tak Berkategori  

Ratusan Warga Desa Masalima Pulau Masalembu Demo Kantor Kecamatan

Ratusan Warga Desa Masalima Pulau Masalembu Demo Kantor Kecamatan
FOTO: Ratusan warga Desa Masalima saat deno di kantor Kecamatan Masalembu

SUMENEP, Limadetik.com – Demonstrasi perwakilan warga kali ini masih terkait dengan berbagai persoalan yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Masalima pada tanggal 25 November 2021 yang lalu.

Kedatangan ratusan perwakilan warga tersebut itu diterima langsung oleh Rasidi, Kasi Kesra Kecamatan Masalembu, mewakili Camat Masalembu yang sedang tidak ada di Masalembu, Senin (20/12/2021).

limadetik branding

Persoalan-persoalan yang dijadikan isu dalam demonstrasi meliputi, penghilangan hak pilih dalam pelaksanaan Pilkades serentak di Desa Masalima, pemukulan/penganiayaan yang dialami oleh salah satu warga Dusun Raas Desa Masalima pada saat pelaksanaan Pilkades, dan praktek politik uang pada saat pelaksanaan Pilkades.

Ketiga persoalan tersebut disampaikan langsung oleh Jailani selaku Koordinator Aksi dalam orasinya, yang membakar semngat ratusan warga unutuk menuntut hak dan keadilan saat Pilkades di Desa Masalima.

Menanggapi ketiga persoalan tersebut, Rasidi mengungkapkan jika ada pihak yang tidak puas dengan pelaksanaan Pilkades Desa Masalima dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Silahkan menempuh jalur hukum untuk menggugat permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jika memang warga ada yang tidak puas atas Pilkades kemarin” katanya.

Baca Juga :  Simpan Bahan Peledak, Warga Sumenep Ditangkap Polisi

Selain itu, tambah Rasidi, dirinya siap akan menyampaikan lebih lanjut aspirasi warga kepada Camat Masalembu. “Akan saya sampaikan kepada Bapak Camat apa yang menjadi tuntutan atau aspirasi warga” ucapnya.

Di lain pihak, Jailani menyampaikan ketidakpuasannya atas sikap Camat Masalembu yang selama ini telah mengabaikan pengaduan masyarakat ketika hak pilihnya sengaja dihilangkan oleh Panitia Pelaksana Pilkades, padahal lembaga kecamatan diberikan tugas untuk melakukan fasilitasi atas persoalan-persoalan yang disampaikan masyarakat.

“Dalam hal ini, Camat telah gagal melaksanakan fungsi fasilitasinya, seandainya tuntutan pendataan ulang dilakukan maka tidak akan terjadi potensi pelanggaran administrasi, sengketa atau bahkan tindak pidana dalam Pilkades kemarin” ungkapnya.

Menurut Jailani, baik pihaknya, maupun dari unsur Calon Kepala Desa, telah bersurat untuk mengadukan pada Camat agar warga yang terancam kehilangan hak pilihnya segera dilakukan fasilitasi agar dilakukan pendataan oleh Panitia Pelaksana Pilkades akan tetapi selalu diabaikan.

Baca Juga :  Trobosan Baru Pemkab Sumenep, Permudah Masyarakat dengan Layanan 112

Perhelatan Pilkades serentak di Pamekasan Digelar April, Sekda: Vaksinasi Harus Capai 70%

“Bahkan, berdasarakan pengaduan dan hasil investigasi lapangan jumlah warga yang kehilangan hak pilihnya mencapai ratusan orang” ujarnya menyampaikan.

Jailani menambahkan, ada kesan kerjasama yang tidak sehat antara lembaga-lembaga terkait ketika melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 25 Juni 2021 di tengah menguatnya tuntutan masyarakat untuk melakukan pendataan ulang.

“Padahal satu hari sebelumnya masyarakat menolak penetapan DPT dan berujung pada kesepakatan bersama antara panitia, cakades, dan FKM untuk melakukan penundaan musyawarah penetapan DPT mengingat masih banyak warga yang belum masuk DPT” tegas pemuda yang aktif menyuarakan keadilan untyuk masyarakat tersebut.

“Selain soal warga yang kehilangan hak pilihnya, persoalan lain yang juga menjadi catatan pelaksanaan PILKADES Masalima adalah politik uang dan pemukulan/penganiayaan terhadap salah satu warga Dusun Raas Masalima pada saat pelaksanaan Pilkades” imbuh Jailani.

Menanggapi hal itu, Kapolsek Masalembu, IPTU Sudjarwo, menegaskan komitmennya untuk mengusut kedua kasus tersebut sampai tuntas. IPTU Sudjarwo menyatakan bahwa pihaknya akan berdiri tegak di atas kepentingan masyarakat.

Baca Juga :  HMI Cabang Sumenep Sayangkan Penembakan Anggota Resmob terhadap Pria Diduga Depresi

“Semua persoalan yang menjadi tuntutan masyarakat terkait pelaksanaan Pilkades kemarin akan tetap kami tindak lanjuti. Dan kami pastikan tetap berdiri tegak untuk kepentingan masyarakat” tandasnya.

Setelah perwakilan warga menyampaikan aspirasinya, demonstrasi yang berjalan kurang lebih tiga jam itu ditutup dengan penegasan tiga tuntutan yang disampaikan oleh Jailani selaku koordinator, antara lain:

1) Menuntut pemerintah untuk mengembalikan hak memilih kami sebagai penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Masalima yang sengaja telah dihilangkan oleh Panitia Pelaksana Pilkades.

2) Menuntut pemerintah untuk ikut serta mengawal upaya penegak hukum dalam penuntasan kasus pemukulan dan penganiayaan yang dialami salah satu warga Dusun Raas Masalima, yang terjadi di TPS 6 pada saat pelaksanaan PILKADES Masalima tanggal 25 November 2021.

3) Menuntut pemerintah untuk ikut serta mengawal upaya penegak hukum dalam penuntasan kasus politik uang yang terjadi pada saat pelaksanaan Pikades Masalima tanggal 25 November 2021 lalu.

Tinggalkan Balasan