Terjerat OTT, Mendagri Akan Berhentikan Bupati Pamekasan

Bupati Pamekasan

PAMEKASAN, Limadetik.com – Kementerian dalam negeri merespon cepat kasus Operasi Tangkap Tangan yang melibatkan Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, bersama Inspektur Pemkab Pamekasan, Sucipto Utomo. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono menyebut peristiwa OTT di Pamekasan kemarin, Rabu (2/8) sebagai kejadian yang memprihatinkan.

“Saya kira ini sangat memprihatinkan ya,” kata pria yang akrab disapa Soni seperti dilansir laman Viva.co.id, Kamis (3/8/2017).

Soni mengatakan, terkait kasus itu Kemendagri menyerahkan sepenuhnya kepada penegak gukum yang berwenang, dalam hal ini KPK.

Untuk itu, ia meminta kepada semua pihak agar menghormati proses hukum dan mempersilahkan KPK dengan polisi memproses perkara tersebut sesuai prosedur usai OTT.

Bagi dia, kemungkinan akan ada kebijakan Pelaksana Tugas Bupati bila Syafii resmi ditahan KPK.

“Bila ditahan, melalui Gubernur Jawa Timur, akan diterbitkan penetapan Wakil Bupati sebagai Plt. Bupati dan pengusulan Gubernur Jatim untuk penghentian sementara Bupati Pamekasan,” Lanjutnya menjelaskan.

Seperti diberitakan sebelumnya, tim Satuan Tugas (Satgas) KPK melakukan OTT terhadap sejumlah pejabat Negara dan penegak hukum di Kabupaten Pamekasan terkait suap terhadap Kajari Pamekasan untuk penyelesaian kasus pengadaan di Desa Dasok.

OTT tersebut menjerat 5 orang tersangka usai diperiksa secara maraton tadi malam di Mapolda Jatim.

Mereka Adalah Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, Inspektur Inspektorat Pemkab Pamekasan, Sucipto Utomo, Kajari Pamekasan, Rudi Indra Prasetyo, Kades Dasok , Agus Mulyadi dan Kabag Bagian Administrasi Inspektorat Pamekasan, Noer Solehoddin.

Dari lima tersangka itu, hanya 1 orang yang tidak dibawa KPK, yaitu Kades Dasok karena mengalami Sakit sehingga dirawat di RS. Bhayangkara Surabaya.

Achmad, Sutjipto, Agus, dan Noer disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, Rudy disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Suap itu diberikan dari Agus kepada Rudy untuk ‘mengamankan’ laporan penanganan kasus oleh Kejari Pamekasan terkait pengadaan di desanya yang menggunakan dana desa dengan nilai proyek Rp 100 juta. Suap yang diberikan senilai Rp 250 juta.

(arif/rud)

LEAVE A REPLY