Tiga Pilar Ini Gelar Vicon Untuk Samakan Persepsi

Walkot surabaya,Tri rismaharini,bersama Kapolrestabes Sby,Kombes Pol.Moh.Iqbal dan Danrem 084 Bhaskara jaya Kolonel Kav.M.Zulkifli

SURABAYA,Limadetik.com – Pengesahan Perppu tentang Ormas yang baru disahkan oleh Pemerintah pusat beberapa waktu yang lalu, nampaknya sudah mulai di sosialisasikan di seluruh daerah di Indonesia.

Saat ini, dengan dihadiri oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol M. Iqbal dan Danrem 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Kav M. Zulkifli, Tri Rismaharini mengajak kedua institusi keamanan dan pengamanan tersebut untuk mengetahui setiap informasi yang berkembang di wilayah tugas masing-masing personel dalam memantau pergerakan setiap ormas yang dinilai menganut paham radikalisme maupun tak berlandaskan Pancasila.

“Vicon ini terkait dengan penyebaran informasi yang berkembang untuk diketahui oleh jajaran yang ada di wilayah dengan cepat. Ini penting mengingat selaku forkopimda harus selalu satu visi dan tujuan dalam rangka keamanan dan ketertiban terutama di wilayah Kota Surabaya,” ujar Walikota Surabaya, Tri Rismaharini melalui Vicon yang berlangsung di ruang M. Yasin, Kota Surabaya. Jumat, (4/8/2017) siang.

Dirinya menambahkan, dalam upaya itu, semua unsur dinilai memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kondusifitas Kota Surabaya yang selama ini sudah terjalin dengan sangat apik.

“Tidak hanya Pemda, TNI dan Polri saja. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi setiap kelompok-kelompok yang dinilai mencurigakan, bahkan sampai menimbulkan keresahan,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Kolonel Zulkifli, dalam menjaga kondusifitas wilayah, ia bersama personelnya akan terus melakukan koordinasi dengan sebaik mungkin bersama aparatur hukum terkait.

“Terutama dengan cara melakukan koordinasi dan pendekatan kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah tugas masing-masing personel,” kata Danrem 084/BJ.

Selain itu, kata dia, dirinya juga menghimbau seluruh aparatur Intelijen di wilayah tugasnya, untuk melakukan deteksi dini terhadap setiap perkembangan maupun informasi terhadap berkembangnya kelompok-kelompok yang dinilai bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. “Itu penting dilakukan dalam melakukan suatu tindakan antisipasi maupun pencegahan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Perppu ormas telah disahkan oleh Pemerintah pusat beberapa waktu yang lalu. Bahkan, dalam Perppu tersebut, setiap ormas yang dinilai tidak mempunyai legalitas hukum yang jelas, hingga bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, akan dibubarkan oleh Pemda ataupun instansi terkait.

Penyunting : Yd

Pengirim Warta : Kapenrem 084/BJ Agung Prasetyo Budi, ST

LEAVE A REPLY