Senin, 31 Agustus 2020
ARTIKEL, Oleh : Sulaisi Abdurrazaq.
“Demokrasi adalah proses di mana orang-orang memilih seseorang yang kelak akan mereka salahkan”.
(Bertrand Russell, Filsuf Inggris 1872 1970)
PILKADA Sumenep 2020 mengandung harapan baru sekaligus menyimpan kecemasan. Harapan terhadap lahirnya calon pemimpin politik yang tau diri dan memiliki moralitas individual yang kuat sehingga harus dikaji oleh komunitas Ruang Tengah Sumenep di Kedai Adien pada Sabtu (29/08/2020). Cemas karena uang telah menjadi bahasa politik yang dibenarkan dan didorong melalui kelompok terdidik.
Bila demokrasi elektoral harus menanggalkan moralitas dan menonjolkan kekuatan uang, maka saluran idealisme vooters pasti mengalami sumbatan, Sumenep dapat menjadi daerah yang paling liberal di Madura, penyumbang mesin penghancur nilai-nilai integritas dan kejujuran paling tinggi, karena senang melihat demokrasi lekas ambruk karena permisif terhadap kepentingan “investor”yang mendikte kebijakan politik.
Itulah gambar dalam cermin yang saya tangkap dari dua pemateri diskusi komunitas Ruang Tengah Sumenep dengan tajuk: “Ahmad Fauzi Vs Fattah Jasin: Siapa yang Lebih Pantas?. Uji Integritas untuk Mewujudkan Pemerintahan Sumenep yang Baik dan Bersih”.
Pada momen itu saya mengomentari sedikit hal, yaitu: apresiasi terhadap kreatifitas Ruang Tengah Sumenep yang berani mengisi ruang kosong, ruang yang jarang diisi oleh rekan-rekan jurnalis, LSM, dan aktifis-aktifis mahasiswa di Sumenep, meski sedikit kecewa karena diskusi tak kan berjalan dengan fair, sebab nara sumber yang diundang hanya dari dua kubu, tanpa representasi kelompok moderat, baik akademisi maupun pengamat politik. Diskusi akan kental dengan subjektifitas dan nuansa ngotot.
Kedua, saya mendeskripsikan imajinasi tentang Sumenep sebagai taman sarinya Madura, daerah yang memiliki segalanya, tetapi tidak ditopang dengan nuansa yang dinamis, civil society tidak bekerja dan cenderung mengasosiasikan diri dengan kekuasaan, tak ada kontrol dan check and balance, semoga Ruang Tengah Sumenep dapat mewujudkan imajinasi itu.
Ketiga, karena banyak rekan berbisik bahwa mereka berharap saya mempresentasikan tentang isi Buku Skandal Bellezza (kasus korupsi yang menyeret nama Ahmad Fauzi), maka saya sampaikan hal-hal berikut:
“Pada penghujung bulan Juli 2019, dalam sebuah diskusi yang digelar oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura di Cafe UPNORMAL Sumenep, saya menyerukan agar Kejaksaan Agung atau KPK memanggil dan memeriksa Ahmad Fauzi dalam kasus korupsi 10% Participating Interest Migas Sumenep, karena namanya jelas disebut-sebut terlibat secara langsung dalam praktek korupsi PT. WUS, namun tiba-tiba raib.
Tetapi, saya tidak dapat mempresentasikan isinya secara komprehensif, karena, selain posisi saya hanya sebagai komentator tak ada waktu yang leluasa untuk menyampaikan secara komprehensif. Selain itu, apabila disampaikan pada forum itu, tentu terlalu prematur, lebih baik kita siapkan kejutan-kejutan yang tak terduga di masa-masa yang akan datang, agar publik paham kekonyolan-kekonyolan calon-calon Bupati Sumenep tahun 2020. Buku Skandal Bellezza tak hanya tentang Ahmad Fauzi, melainkan sekelumit pula tentang Fattah Jasin”.
Pada kesempatan yang sama, saya suguhkan cerita: “saya telah mencoba keliling kepulauan, terutama Kecamatan Arjasa dan Kangayan di kepulauan Kangean, mencermati secara langsung kesengsaraan masyarakat kepulauan yang tak dapat menikmati infrastruktur yang baik, tak dapat menikmati listrik di siang hari dan sulit menikmati air bersih. Masyarakat Kangean itu kenyang dengan janji-janji politik penguasa, dan tidak melawan secara radikal meski dikhianati, janji-janji itu tentu hanya bisa dilakukan oleh incumbent, termasuk Ahmad Fauzi. Karenanya, saya meminta agar Mas Abrori dan Mas Akis sebagai representasi dari kedua pasangan calon pada diskusi tersebut untuk memberi saya alasan agar hati publik dapat terpaut pada calon mereka”.
Saya tegaskan bahwa Pilkada Sumenep kental dengan nuansa liberal, bahkan jika meminjam istilah Chusnul Mar’iyah, pada Pilkada Sumenep dapat saja terjadi yang namanya liberal macheavelian election, pemilihan yang syarat dengan kecurangan, manipulasi data pemilih, ambruknya integritas penyelenggara pemilu (KPUD dan Bawaslu Kabupaten Sumenep), siapa yang paling liberal dialah yang akan menang, siapa yang paling piawai merusak integritas penyelenggara dan massif dalam memainkan politik uang, dialah yang akan menang, begitulah macheavellian election dan itu merusak.
Celakanya, tak ada jawaban yang meyakinkan dari dua pemateri, bahkan dengan amat terang Mas Abrori merespon dengan cermin eufemisme dan mengatakan: “saya tahu Sulaisi memiliki trauma politik di Pamekasan, tapi saya tidak ingin mengatakan itu, hanya saja saya ingin katakan, “sepatumu bagus”.
Makna sepatu bagus sebagai respon terhadap komentar saya pada diskusi tersebut dapat saja kita artikan begini: “meski sepatu bagus, semahal apapun dapat kami beli”. Oleh karena itu, wajar jika demokrasi elektoral Sumenep sangat rentan dengan kekuasaan uang oleh sekelompok kecil orang, apalagi Mas Abrori secara tersirat menegaskan bahwa di belakang Ahmad Fauzi ada “bos besar”, jaringan uang dan kekuasaan yang dapat kita tafsirkan adalah Said Abdullah, sang Ketua Banggar DPR-RI.
Dengan demikian, tentu beralasan apabila penegasan Mas Abrori itu saya sebut sebagai potensi menonjolnya Tirani “Sepatu Bagus” pada Pilkada Sumenep dengan nada eufemisme yang sangat sublim, untuk tidak mengatakan “Tirani Politik Uang” yang dapat menjadi virus demokrasi.
Sementara, pada komentar Mas Akis Jasuli, tak ada yang perlu direspon, karena saya datang terlambat dan tidak mengikuti presentasinya.
Hanya saja, saya ingin bertanya, siapkah Tim Fattah Jasin menyediakan sejumlah anggaran untuk membiayai relawan demokrasi yang loyal untuk mengawasi dan mengimbangi kemungkinan terjadinya Liberal Machiavellian Election di Pilkada Sumenep?.
Penulis adalah komentator pada Diskusi Ruang Tengah Sumenep (29/08/2020). (*)
