JASTRA Kembali Geruduk Kejari Sumenep, Desak Kepastian Hukum Kasus Rumah Produksi dan Logistik KPU

JASTRA Kembali Geruduk Kejari Sumenep, Desak Kepastian Hukum Kasus Rumah Produksi dan Logistik KPU

LIMADETIK.COM, SUMENEP – Penanganan dugaan korupsi rumah produksi dan pengadaan logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep kembali menjadi sorotan. Jaringan Strategi Pemuda (JASTRA) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Jumat (13/11/2026), mendesak aparat penegak hukum segera memberikan kepastian atas perkembangan kedua perkara tersebut.

Dalam aksi bertajuk “Mendesak Kejari Sumenep; Tuntaskan Proses Hukum Rumah Produksi dan Beri Kepastian Hukum Logistik KPU Sumenep, Tetapkan Tersangka Inisial R”, massa JASTRA menyoroti lambannya kepastian penanganan perkara yang dinilai membutuhkan transparansi dan keseriusan aparat penegak hukum.

Direktur JASTRA, Hasyim, dalam orasinya menegaskan bahwa perkara dugaan korupsi rumah produksi harus segera dituntaskan. Menurutnya, penanganan perkara pengadaan logistik KPU juga perlu mendapatkan kejelasan, menyusul informasi yang dihimpun pihaknya mengenai dugaan keterlibatan seseorang berinisial R.

Hasyim mengklaim, terdapat pengakuan dari salah satu komisioner KPU Sumenep yang menyebut inisial R sebagai pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

“Proses hukum rumah produksi wajib dituntaskan. Sementara proses hukum pengadaan logistik KPU Sumenep, berdasarkan informasi yang kami himpun, ada pengakuan dari salah satu komisioner KPU bahwa terduga pelakunya berinisial R,” tegas Hasyim dalam orasinya.

Desakan tersebut bukan tanpa alasan. JASTRA menilai, penanganan dua perkara yang menjadi perhatian publik itu harus berjalan secara terbuka, objektif, dan profesional. Kepastian hukum dinilai penting agar tidak muncul spekulasi maupun persepsi adanya perlakuan berbeda dalam proses penegakan hukum.

Menanggapi tuntutan massa, Kejari Sumenep yang diwakili Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) bersama dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) menyampaikan bahwa penanganan perkara rumah produksi telah berjalan.

Pihak kejaksaan mengungkapkan telah melayangkan surat pemanggilan kepada pihak pengadu atau pelapor untuk dimintai keterangan. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak yang dipanggil.

Sementara terkait dugaan korupsi pengadaan logistik KPU Sumenep, kejaksaan menyatakan telah melakukan ekspose internal. Tahapan berikutnya, perkara tersebut akan dibawa ke tingkat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk dilakukan ekspose lebih lanjut.

Terkait kemungkinan penetapan tersangka, pihak kejaksaan menyebut proses pengumpulan alat bukti masih berlangsung.

“Kami telah memproses dan bersurat memanggil yang bersangkutan, pengadu atau pelapor rumah produksi. Namun, belum ada tanggapan. Kami juga telah melakukan ekspose internal dan akan memproses ekspose ke Kejati terkait pengadaan logistik KPU Sumenep,” kata Endro Rizki Erlazuardi, Kasi Intel Kejari Sumenep kepada massa aksi.

Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab tuntutan JASTRA mengenai kepastian waktu penyelesaian perkara maupun perkembangan konkret proses hukum yang sedang berjalan.

Dalam aksinya, JASTRA menyampaikan enam tuntutan kepada Kejari Sumenep. Pertama, mendesak agar dugaan korupsi rumah produksi segera dituntaskan secara komprehensif dan profesional.

Kedua, meminta kepastian hukum atas perkara dugaan korupsi pengadaan logistik KPU Sumenep serta mendesak aparat segera menetapkan tersangka berinisial R apabila telah didukung bukti yang cukup.

Ketiga, mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat. Keempat, membuka informasi perkembangan penanganan kedua perkara secara transparan dengan tetap memperhatikan batasan hukum.

Kelima, memastikan tidak ada intervensi maupun perlakuan istimewa dalam proses penegakan hukum. Keenam, meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan pengawasan dan evaluasi apabila ditemukan hambatan dalam penanganan perkara.

Bagi JASTRA, persoalan ini bukan sekadar tuntutan terhadap penyelesaian dua perkara hukum, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Mereka menegaskan, setiap dugaan tindak pidana korupsi harus diusut tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, tetapi penetapan tersangka juga harus didasarkan pada kecukupan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan.

Aksi tersebut ditutup dengan seruan lantang: “Tolak Impunitas, Tegakkan Supremasi Hukum.”

Penulis : Wahyu

Editor : Wandi