Daerah

DD dan ADD Tahap Pertama di 210 Desa di Sumenep Belum Cair

×

DD dan ADD Tahap Pertama di 210 Desa di Sumenep Belum Cair

Sebarkan artikel ini
3906D6C8 8730 48F7 8F64 8B1613B8B179
Ilustrasi

SUMENEP, limadetik.com – Mayoritas desa yang ada di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur belum menerima pencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama tahun 2019. Buktinya dari 330 desa, hanya 20 desa lebih yang telah mencairkannya.

“Sampai saat ini baru sekitar 20 desa lebih DD dan ADD-nya yang sudah cair,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Moh Ramli, Senin (13/5/2019).

Lalu desa apa saja yang telah cair? Mantan Kepala Dinas Sosial ini enggan menyebutkan satu persatu desa tersebut dengan dalih karena lupa. Namun, desa yang mengajukan pencairan setiap hari terus bertambah, baik dari pemerintahan desa yang ada di daratan maupun kepulauan.

Baca Juga: 210 Desa di Sumenep Belum Ajukan Pencairan DD dan ADD

“Kalau desa yang telah cair, saya lupa datanya. Yang jelas antara daratan dan kepulauan sama. Tapi untuk yang mengajukan terus bertambah setiap harinya,” terangnya.

Ada pun soal kendala banyaknya desa yang belum mengajukan pencairan, pihaknya mengaku persoalan klasik yakni belum rampungnya APBDes dan pertanggungjawaban realisasi tahun sebelumnya, padahal pemerintah daerah telah mewanti-wanti agar pemerintahan desa tepat waktu dalam mengajukan pencairan DD dan ADD.

“Persoalannya klasik. Tapi kami terus berupaya dan meminta kepada pemerintahan desa agar selalu memperhatikan waktu pencairan agar tidak molor,” ucap Ramli.

Plafon anggaran Dana Desa (DD) yang dikucurkan Pemerintah Pusat kepada 330 Desa di Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2019 naik Rp 60 miliar. Tahun ini, pagu DD ditetapkan Rp 338 Miliar, sedangkan tahun 2018 hanya Rp 278 miliar.

Sedangkan plafon Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan Pemkab tahun 2019 ini tetap sama dengan 2018, yakni sebesar Rp 123 miliar. Dengan plafon anggaran DD yang cukup besar ditambah ADD, maka pagu keuangan Desa yang harus dikelola tiap desa di atas Rp 1 miliar. (hoki/dyt)