BONDOWOSO, Limadetik.com — Ratusan tenaga Guru Honorer K2 Bondowoso yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bondowoso Kamis, (20/9/2018).
Massa menuntut agar Pemerintah Daerah (Pemkab) Bondowoso bisa mendorong Pemerintah Pusat untuk merevisi ulang UU Permen PANRB No.36 dan Permen PANRB No.37/2018.
Hal ini disampaikan oleh Ketua FHK2I Jawa Timur, Munir, bahwa tujuan masa menggelar aksi unjuk rasa hanya untuk meminta dorongan kepada Pemerintah Daerah.
“Kita meminta dorongan karena Pemerintah Daerah lebih tahu keadaan yang sebenarnya dibandingkan Pemerintah Pusat,karena UU Permen PANRB sendiri seakan-akan membunuh para tenaga Guru Honorer secara perlahan, setidaknya dengan adanya aksi ini Pemerintah Pusat bisa meregulasi ulang UU tersebut” tegas Munir dihadapan awak media.
Tidak hanya itu, selanjutnya peserta aksi bergerak menuju Kantor DPRD Bondowoso untuk menyampaikan aspirasi berikutnya, disini mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Bondowoso H.Tohari S.Ag dan mendapat tanggapan positif, bahwa pihaknya sudah memperjuangkan apa yang menjadi keluh kesah tenaga honorer selama ini.
“Saya bersama semua Pimpinan DPRD seluruh Indonesia sudah sepakat memperjuangkan nasib para tenaga honorer dan DPRD Bondowoso sendiri sudah membuat surat yang dalam hal ini ditujukan langsung kepada Presiden Jokowi, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan teman-teman sekalian bisa terlaksana.
Dihadapan para aksi unjuk rasa, H.Tohari menandatangani surat DPRD yang ditujukan langsung kepada Presiden Jokowi.
Disamping menggelar aksi dan berorasi, mereka juga menggelar doa bersama. Kegiatan ini mendapat pengawalan ketat dari Polisi, TNI dan Satpol PP Bondowoso. (budhi/rud)
